Ketua FBN: Terorisme Bisa Lumpuhkan Ekonomi
(Baliekbis.com), Aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini sangat membawa dampak buruk dan luas bagi masyarakat. Untuk itu aksi yang dinilai biadab ini harus diantisipasi agar tidak sampai terulang kembali. “Terorisme itu biadab dan telah menimbulkan rasa takut. Banyak orang jadi takut keluar rumah dan ke jalan-jalan termasuk pusat-pusat ekonomi. Bahkan sebagian umat takut ke gereja,” ujar Ketua FBN (Forum Bela Negara) DPW Bali Agustinus Nahak,S.H.,M.H. saat seminar “Bersatu Melawan Terorisme” yang berlangsung di Mal Park 23 Tuban, Rabu (23/5) malam.
Dalan seminar yang dihadiri mahasiwa, pelajar dan berbagai tokoh dan kalangan itu juga tampil sebagai pembicara yakni Ketua FKUB Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Pengamat Politik dan Intelijen Internasional Dr. H. Arya Sandhiyudha serta dari kepolisian, TNI dan Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali.
Agus Nahak menegaskan terorisme ini bisa melumpuhkan kegiatan ekonomi. Karena itu ia berharap semua elemen bersatu dan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI sehingga kekuatan terorisme tak bisa tumbuh di negeri ini. Menurut pengacara senior ini prilaku teroris sudah tak masuk akal sehat. “Mereka melakukan aksi itu karena ingin mati cepat bahkan melibatkan anak-anaknya,” ujarnya. Karena itu tambah Agus Nahak jalan untuk memerangi aksi ini adalah seluruh masyarakat harus bersama-sama dan bersatu menjaga keutuhan NKRI. “Jangan saling curiga dan saling serang. Kita juga harus sepakat menjaga Bali,” tegasnya seraya mengingatkan masyarakat agar bijak dan hati-hati menggunakan media sosial yang bisa membawa dampak buruk bila disalahgunakan.
Sementara itu Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet dalam pemaparannya mengatakan terorisme itu biadab karena anak-anaknya juga ikut dibunuh. “Terorisme ini bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai semua agama,” tegasnya. Pengamat Politik dan Intelijen Dr. Arya Sandhiyudha mengingatkan TNI perlu dilibatkan dalam menghadapi aksi-aksi yang mengancam dan membahayakan negara. “Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia harus tetap khas Indonesia, berbasis penegakan hukum dan HAM tapi juga perlu mempertimbangkan keterlibatan lebih jauh TNI dengan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan publik,” ujarnya. (bas)
