Ketua JPKP Bali: ASN Main-Main Layani Rakyat akan Dilaporkan ke Staf Presiden
(Baliekbis.com), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Bali semakin “garang dan bernyali” membela kepentingan rakyat. Organisasi pengawal kebijakan pro rakyat pemerintahan Presiden Jokowi ini “menebar ancaman” dan “menabuh genderang perang”. Khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setengah hati melayani rakyat serta tidak bersikap profesional sebagai abdi negara.
“Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan coba-coba tidak melayani rakyat dengan semestinya. Kalau itu terjadi siap-siap harus berhadapan dengan kami di JPKP,” kata Ketua DPW JPKP Bali I Gede Putu Eka Budiyasa dalam sambutannya pada acara “Pelepasan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu Pendampingan JPKP Bali kepada IHDN Denpasar”, Minggu (9/9) di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar.
Ia mengatakan syukurnya di Bali belum ada ASN atau lembaga pemerintahan yang dilaporkan ke Kantor Staf Presiden dan lembaga akibat melalaikan tugas dan tidak berjalan di koridor yang benar dalam memberikan pelayanan publik.
“Kalau ada yang macam-macam kami akan laporkan langsung ke Kantor Staff Presiden. Bahkan kami bisa bersurat langsung ke Presiden Jokowi,” tegas Eka Budiyasa.
Sebagai tindak lanjut dari hasil Rakernas ke-3 pada 14-17 Februan 2018 di Bogor, JPKP senantiasa komitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK melalui program Nawacita. Aksi nyatanya melalui keterlibatan JPKP dalam mensosialisasikan program pemerintah dan mendampingi pelaksanaan pembangunan.
“Hingga mendampingi masyarakat dalam mendapatkan dan pendampingan tiga Kartu Sakti Jokowi yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan sosial,” terang Eka Budiyasa.
Pada bidang kesehatan, JPKP Bali hingga tingkat kepengurusan di kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa sudah banyak melakukan pendampingan tersebut. Seperti halnya masyarakat miskin yang belum memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat).
“Termasuk banyaknya kasus yang menimpa masyarakat akibat kekurangpahaman dalam hal mengurus dan atau proses penggunaan dari kartu tersebut,” imbuh Eka Budiyasa yang juga dosen di Universitas Mahasaraswati itu.
Khusus pendampingan bidang pendidikan, JPKP Bali melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Hal ini dalam upaya membantu calon mahasiswa dari kalangan keluarga kurang mampu untuk bisa mendapatkan hak yang setara dalam hidang pendidikan.
“Diantaranya dengan IHDN Denpasar, Alfa Prima dan Bahamas Hotel School,” terang alumni Magister Manajemen Undiknas Denpasar itu.
JPKP mełalui kerjasama dengan Kementrian dan Kantor Staff Presiden berusaha senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan sinkronisasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat serta mekanisme pelaksanaan hingga saat realisasinya.
“Salam pengabdian tanpa syarat. JPKP siap melayani,” kata Eka Budiyasa menutup sambutannya. (wbp)
