Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali Posisi Juli 2023 Terjaga dan Resilien
(Baliekbis.com), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali posisi Juli 2023 terjaga dan resilien tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik.
Likuiditas dan permodalan perbankan juga berada pada level yang memadai, serta rasio Loan at Risk (LaR) terus mengalami penurunan. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada Capital Adequacy Ratio (CAR) dan likuiditas BPR terjaga di atas threshold.
Kinerja IJK tersebut mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh 5,60 persen yoy di triwulan II 2023. Walaupun pertumbuhan ekonomi Bali sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, namun meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh 3,09 persen.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan II 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,17 persen yoy dan menempati urutan tertinggi ke-6 secara nasional. Lapangan usaha Akomodasi Makan Minum serta Transportasi Pergudangan sebagai kontributor terbesar perekonomian Bali tumbuh masing-masing sebesar 16,12 persen dan 26,95 persen
Data sektor perbankan bulan Juli 2023 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan. Penyaluran kredit mencapai Rp101,39 triliun atau tumbuh 4,39 persen yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,78 persen.
Pertumbuhan kredit Bank Umum di Bali sebesar 4,34 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,09 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR posisi Juli 2023 mencapai 4,78 persen yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,97 persen.
Peningkatan penyaluran kredit secara yoy ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi sebesar Rp2,40 Triliun atau tumbuh 9,66 persen yoy. Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.
Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh 4,31 persen yoy) serta Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha (tumbuh 3,30 persen yoy). Berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,75 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 5,82 persen yoy.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp157,41 triliun atau tumbuh double digit yaitu 23,81 persen yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,94 persen yoy. Pertumbuhan DPK posisi Juli 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2023 yang tumbuh sebesar 24,02 persen yoy. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Tabungan dan Giro.
Fungsi intermediasi posisi Juli 2023 cenderung stabil di posisi 64,41 persen. Rasio likuiditas (Cash Ratio) dan permodalan (CAR) BPR di Bali masih solid dan terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 14,06 persen dan 31,27 persen.
Kualitas kredit perbankan tetap terjaga yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) nett yang berada di posisi 1,72 persen.
Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp24,64 triliun atau turun sebesar 46,21 persen posisi Juli 2023 (Juni 2023: Rp26,39 triliun).
Berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (40,82 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (22,30 persen), dan sektor Rumah Tangga (16,80 persen).
Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi juga mendorong penurunan rasio LaR menjadi 25,73 persen dari sebelumnya 26,52 persen pada Juni 2023. OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
OJK mendukung transisi yang baik (smooth) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (targeted) sehingga tidak menimbulkan guncangan (cliff effect). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard. OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy. Pada Juli 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 106.557 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,85 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang masing-masing tumbuh sebesar 22,93 persen yoy dan 29,65 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,75 triliun atau tumbuh 14,56 persen yoy sedikit lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 14,96 persen yoy.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Fintech Peer to Peer Lending
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi Juli 2023 terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Bali mencapai Rp10,13 triliun, tumbuh 62,30 persen yoy terbilang stabil dibandingkan posisi Juni 2023 sebesar 62,33 persen yoy, namun meningkat tajam dibandingkan posisi Juli 2022 yang mengalami kontraksi minus 6,66 persen yoy.
Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending masih menunjukkan pertumbuhan double digit sebesar 43,28 persen yoy meningkat dibandingkan Juni 2023 yang tumbuh sebesar 40,20 persen yoy.
Pembiayaan Modal Ventura sebesar Rp84,71 miliar atau tumbuh 10,78 persen yoy, melandai dibandingkan Juni 2023 yang tumbuh sebesar 20,89 persen yoy, namun mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan dengan posisi Juli 2022 yang mengalami kontraksi sebesar 5,50 persen yoy.
Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan terkendali. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi Juli 2023 untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar 1,68 persen, Perusahaan Modal Ventura sebesar 1,34 persen, dan Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) dari Fintech Lending yang juga sebesar 1,56 persen.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK terus mendorong pelindungan konsumen dan penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui program edukasi tatap muka (offline) maupun daring (online) yang bersifat masif melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
OJK berupaya untuk mengakselerasi keterlibatan seluruh stakeholder, khususnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan daya jangkau Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan setiap Oktober, melalui pelaksanaan program Road to Bulan Inklusi Keuangan.
Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.
Selama 2023 hingga Agustus, OJK Bali telah melaksanakan 106 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 44 ribu orang, dan juga edukasi melalui sosial media yang menjangkau lebih dari 33 ribu orang selama Agustus 2023.
Adapun 106 kegiatan tersebut dibagi menjadi 9 jenis kegiatan dengan rincian, 3 kegiatan yang melibatkan Agen Edukasi dan Inklusi Keuangan (ADIK) OJK, 22 kegiatan edukasi kepada pelajar/mahasiswa yang berkunjung ke kantor OJK Bali, 3 kegiatan Ngobrol Ringan dan Santai tentang Edukasi (NGORTE), 7 kegiatan edukasi dalam OJK Ngiring ke Banjar, 8 kegiatan Si Mobil Edukasi Keuangan Go Edukasi Keliling (Si GEDE), 51 kegiatan edukasi bekerjasama dengan stakeholders, 5 kegiatan talkshow mengenai perencanaan keuangan serta waspada investasi ilegal, dan 7 kegiatan program edukasi keuangan 1 km care. Program edukasi keuangan 1 km care merupakan program edukasi baru untuk menjangkau area terdekat Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara.
Selain pelaksanaan kegiatan dimaksud, OJK Bali juga telah bekerja sama dengan Universitas Udayana untuk melaksanakan Program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 15 Juli – 27 Agustus 2023 pada 10 Desa yang ada di 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan total jumlah peserta KKN yang ikut terlibat sebanyak 153 orang mahasiswa.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program KKN LIK dimaksud yaitu pelaksanaan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan, Edukasi keuangan secara segmented dengan melibatkan Lembaga Jasa Keuangan, Pendampingan UMKM, Edukasi melalui serial literasi keuangan, Pojok Literasi Keuangan pada Desa dan Edukasi melalui sarana media digital. Melalui program ini, telah dilaksanakan kegiatan edukasi sebanyak 171 kali dengan total jumlah peserta sebanyak 8.848 orang yang terdiri dari segmen perangkat desa, pemuda, Ibu Rumah Tangga dan pelajar.
Selama tahun 2023 hingga bulan Agustus, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) baik secara online maupun walk in sebanyak 4.262 orang.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 31 Agustus 2023, OJK di Bali telah menerima 248 pengaduan dengan 25 diantaranya merupakan sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 162 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 86 merupakan pengaduan sektor IKNB.
Status pengaduan yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 213 pengaduan telah selesai (ditutup), 14 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 21 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Upaya literasi dan inklusi keuangan oleh OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya, antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Selama 2023 hingga Agustus, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 100 kegiatan yang diantaranya terdapat 36 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD, 25 Kegiatan Edukasi, dan 6 Workshop serta Business Matching UMKM.
Pada 2023 ini OJK telah meluncurkan Program Generic Model (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). GM EKI adalah Program Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan/penggunaan produk dan layanan keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sehubungan dengan program tersebut, di Provinsi Bali dilakukan implementasi GM EKI di Desa Wisata Bengkala, Kabupaten Buleleng.
Dalam rangka mewujudkan UMKM sebagai pendorong peningkatan perekonomian Provinsi Bali, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menginisiasi Program UMKM Bali Nadi Jayanti yang dikemas dalam bentuk capacity building untuk UMKM secara reguler dengan kurikulum terstruktur.
Program ini sejalan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tujuannya adalah mencapai UMKM tangguh dan konsumen yang cerdas. Pada 30 Agustus 2023 OJK KR 8 Bali dan Nusa Tenggara kembali menyelenggarakan kegiatan UMKM Bali Nadi Jayanti berupa kurasi dan temu bisnis. Kegiatan ini berkolaborasi dengan retailer di Bali yaitu PT Sentral Retailindo Dewata atau dikenal dengan Pepito Supermarket.
Ke depan, OJK akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan.
Selain itu, OJK terus berkoordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, dan LPS serta melakukan sinergi baik dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
