KND dan Gugus Tugas Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas Mendapatkan Alat Bantu Adaptif
(Baliekbis.com),Aspek kesehatan dan alat bantu adaptif merupakan salah satu hak dasar penyandang disabilitas yang dijamin pemenuhannya oleh negara dan juga sebagai bagian dari hak asasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan hak kesehatan di antaranya akses atas sumber daya di bidang kesehatan; pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan serta alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.
Terkait alat bantu adaptif terdapat hak mendapatkan rehabilitasi dini dan inklusif serta hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat melalui hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu adaptif. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia pada acara Diskusi Nasional ‘Strategi Penguatan Ekosistem Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas dan Alat Bantu Adaptif: Pembelajaran Studi Pengembangan Jaminan Pemenuhan Alat Bantu Provinsi Bali’ pada Selasa,(28/6/2022) di gedung Annika Linden Center, Denpasar.
Dante Rigmalia yang hadir di Bali bersama Komisiner KND Eka Prastama Widiyanta menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan melalui berbagai program dan pembiayaan bersama berbagai pihak terkait. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan layanan Kesehatan inklusi disabilitas termasuk alat bantu bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia masih terjadi kesenjangan.
“Di tingkat lokal, Task Force (Gugus Tugas) Alat Bantu Adaptif Provinsi Bali telah melakukan studi dan advokasi peningkatan akses alat bantu salah satunya melalui pembelajaran praktik baik Jamkesus Disabilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkapnya.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia (kanan)
Ketua Gugus Tugas Alat Bantu Disabilitas Provinsi Bali Putu Juliani Lawalata mengungkapkan alat bantu adaptif disabilitas merupakan kebutuhan dasar yang memberi pengaruh besar dalam perkembangan, kemandirian dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.
“Kami Gugus Tugas Alat Bantu Disabilitas Provinsi Bali yang merupakan gabungan dari Organisasi Penyandang Disablitas di Bali mendorong Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Bali bisa memenuhi alat bantu adaptif untuk penyandang disabilitas. Peran Pemda bisa dilakukan melalui skema jaminan kesehatan dan alat bantu disabilitas yang tidak dijamin, kurang limit penggantiannya (out of pocket), dan sesuai kebutuhan pengguna (adaptif),” ungkapnya penuh semangat.
Menurutnya pemerintah memiliki porsi anggaran yang cukup besar untuk alat bantu, namun pemahaman untuk bagaimana penggunaan yang tepat sasaran masih perlu ditingkatkan, karena betapa pentingnya alat bantu adaptif bagi kemandirian dan produktivitas Penyandang Disabilitas.
Juliani menjelaskan pemberian alat bantu yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna ini menyebabkan alat-alat bantu terlantar dan lebih banyak menimbulkan resiko bagi hidup para Penyandang Disabilitas. Pemberian alat bantu berbasis amal tidak menjamin keberlanjutan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas, karena kebutuhan mendasar ini adalah kebutuhan seumur hidup bagi Penyandang Disabilitas.
Acara diskusi yang diselenggarakan secara kolaboratif antara Puspadi Bali, UCP Roda untuk Kemanusiaan, Annika dan Linden Center dan Inspirasia Foundation dilaksanakan dengan luring dan daring. Perwakilan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali memaparan Hasil Kunjungan Studi Banding ke Jamkesus Disabilitas di Provinsi DIY dan memberikan praktek baik yang sekiranya bisa diterapkan di Bali.
Sementara dari Kementerian Bappenas/PPA, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, memberikan pemaparan melalui daring terkait “Peluang Penguatan Kebijakan dan Strategi Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan dan Akses Alat Bantu Penyandang Disabilitas di Indonesia”.
Pembahasn semakin lengkap dengan hadirnya PROSPERA, ADINKES Indonesia, CHAI, KND RI dan Inpirasia Foundation memaparkan pandangan mereka terkait topik ‘Fakta dan Masukan Pemenuhan Hak Kesehatan dan alat Bantu di Indonesia’. (ist)
