Komisi VI Soroti Keamanan dan Transportasi Publik Massal di Benoa
(Baliekbis.com), Fasilitas transportasi publik massal yang belum masuk Pelabuhan Benoa menjadi salah satu sorotan Komisi VI DPR-RI saat melakukan peninjauan, Kamis (8/2) ke Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa.
Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketuanya Bowo Sidik Pangarso dengan sejumlah anggotanya selain meninjau kondisi pelabuhan juga melakukan dialog dengan para petinggi Pelindo III.
Komisi VI menyoroti belum adanya transportasi publik massal masuk kawasan pelabuhan Benoa. Padahal sebagai pelabuhan internasional, semestinya dilengkapi juga dengan transportasi tersebut. “Turis mancanegara juga perlu angkutan massal tersebut,” jelas anggota Komisi Bambang Haryo Sukartono dari Fraksi Gerindra tersebut. Komisi juga mengkritisi sterilitas pelabuhan yakni fasilitas keamanan dan rencana proyek besar di pelabuhan tersebut yang sempat gagal tender berulang kali. “Seyogyanya kalau tak ada masalah, tentu tender tak harus sampai gagal tiga kali. Biasanya sekali saja tender sudah bisa,” ujar Bowo. Bowo bahkan minta BPKP dilibatkan untuk melancarkan proyek triliunan rupiah di kawasan itu. Komisi VI menyoroti hal tersebut karena melihat pentingnya proyek penataan dengan pengerukan dan pendalaman pelabuhan Benoa ke depannya terutama dalam menyongsong pertemuan IMF-World Bank Oktober mendatang yang akan diikuti 15 ribu lebih peserta dari hampir seluruh negara-negara di dunia.
Komisi juga mengingatkan jangan sampai pembangunan di pelabuhan Benoa ini hanya fokus untuk kegiatan IMF-World Bank saja. Tapi proyek di pelabuhan Benoa ini harus pula ada nilai benefit untuk masyarakatnya dan di seluruh Indonesia. “BEP-nya harus dihitung dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi Pelindo sendiri. Jangan sampai seperti proyek-proyek LRT dan sejenisnya yang gagal memberikan manfaat bagi publik untuk jangka panjang,” tegas Bambang Haryo Sukartono.
Komisi VI juga melihat fasilitas keamanan yang belum terlihat di kawasan Pelindo ini. Diminta fasilitas seperti Beacukai, Imigrasi dan yang terkait lainnya segera ada di pelabuhan ini. “Pelabuhan harus steril sebab ini dibutuhkan masyarakat internasional. Jadi fasilitas tersebut harus dilengkapi segera,” pintanya.
Menanggapi pernyataan Komisi VI tersebut, Dirut Pelindo III IGN Askharadana mengatakan untuk pekerjaan proyek di kawasan itu sudah siap dikerjakan Maret mendatang sehingga sebelum kegiatan pertemuan IMF-WB itu sudah selesai. Dikatakan Bali sebagai destinasi nomor satu dunia akan banyak didatangi turis setiap tahunnya. “Jadi fasilitas yang kita bangun di sini akan bisa dimanfaatkan dan memberi kontribusi,” jelasnya menanggapi saran komisi VI. (bas)
