Kredit Bermasalah, Tujuh BPR Dalam Pengawasan Intensif
(Baliekbis.com), Tujuh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Bali saat ini dalam pengawasan intensif pihak OJK.”Memang kondisinya belum begitu parah. Tapi perlu kita awasi agar tak sampai berat,” ujar Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah di sela-sela acara silaturahmi menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus penyampaian update kinerja perbankan/lJK dan isu-isu terkini OJK yang berlangsung di XO Suki Renon, Senin (21/5) malam.
Dikatakan Hizbullah saat ini jumlah BPR di Bali 136 dengan jumlah kantor 324 yang tersebar di seluruh Bali. Dari jumlah itu, tujuh di antaranya dalam pengawasan khusus. “Ya ini ibaratnya kondisinya lampu kuning. Jadi belum sampai pada pengawasan khusus. Kita harapkan dengan pengawasan dan pembinaan nantinya bisa normal,” ujar Hizbullah tanpa merinci ketujuh bank dimaksud. Namun dikatakan ketujuh bank tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Bali.
Ditanya masalah yang dihadapi masih seputar kredit. Dikatakan tantangan BPR saat ini memang pada kualitas dan kuantitas SDM-nya. Bahkan berdasarkan data masih ada BPR yang struktur direksinya belum lengkap. Demikian pula petugas lapangannya kurang. “Ada BPR yang direksinya baru satu, padahal seharusnya minimal dua. Demikian pula tenaga lapangannya sedikit sehingga hal ini menghambat operasional seperti penagihan,” ujarnya.
Namun secara umum Hizbullah mengatakan perkembangan industri perbankan di Bali berjalan baik. Tercatat hingga Maret 2018, volume yang diukur dari total aset tumbuh sebesar 8,11 persen dibandingkan posisi Maret 2017 yaitu menjadi Rp 123, 23 triliun. Sementara hingga Maret 2018 penyaluran kredit Rp 83 triliun, tumbuh sebesar 5,32 persen (yoy). Untuk dana pihak ketiga tercatat Rp 97 triliun lebih atau naik sekitar 7 persen dibandingkan Maret 2017. Sedangkan kredit macet 3,9 persen, angka ini masih di bawah ketentuan nasional maksimal 5 persen.
Pertumbuhan Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menurutnya cukup bagus. Demikian pula kredit bermasalah masih di bawah ketentuan nasional maksimal 5 persen. “Kredit macet sampai Maret ini berkisar 3,9 persen,” ujarnya. Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali per Maret 2018 sebesar Rp 3,86 triliun dengan NPL sebesar 0,62%. NPL KUR terbesar ada pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi serta sektor real estate dan usaha persewaan. (bas)
