Kunker Komisi X DPR RI, Ketua BMPS Bali: Pemerintah Terus Bangun Sekolah, Swasta makin Terjepit
(Baliekbis.com),Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Provinsi Bali Ngurah Ambara melaporkan kondisi sekolah swasta di Bali makin terjepit akibat pemerintah terus membangun sekolah baru serta minimnya perhatian terhadap swasta.
“Kami kejepit dan 27 sekolah gulung tikar, dari 101 kini tinggal 74. Apalagi pemerintah akan bangun 17 lagi sekolah baru. Padahal tamatan SMP pada 2022 berjumlah 66 ribu siswa, sedangkan daya tampung SMA/SMK di Bali sudah mencapai 86 ribu siswa. Jadi ada kelebihan bangku sebesar 20 ribu,” ungkap Ambara kepada rombongan Komisi X yang dipimpin Agustina Wilujeng Pramestuti, SS,MM. saat kunker, Jumat (17/2) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dunia pendidikan di Bali di antaranya PPDB, adanya double shift, rombel yang tidak sesuai aturan, rekrut guru P3K yang merugikan sekolah swasta dan minimnya perhatian bagi sekolah swasta.
“Swasta diketatkan rombel, tapi negeri bebas melebihi ketentuan. Juga soal PPDB, karena banyak siswa yang sudah diterima di swasta pindah ke negeri,” ungkap Ambara.
Disebutkan masih ada sekolah (negeri) yang menerapkan double shift. “Kami mohon Komisi X bisa membantu mengatasi masalah sekolah swasta yang kondisinya makin terjepit ini,” pinta Ambara.
Pada pertemuan itu juga mengemuka terkait kualitas Universitas Terbuka yang saat ini memiliki mahasiswa 500 ribu orang dan hanya diasuh oleh sekitar 600 dosen. Dalam rangka menjaga kualitas, diharapkan ada kajian dalam penerimaannya, seperti angkatan yang diterima adalah mereka yang sudah tamat SMA setidaknya tiga tahun.
Sementara Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menerima rombongan Komisi X DPR dalam sambutan singkatnya menyampaikan Pemprov Bali senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, bidang pemuda dan olahraga serta perpustakaan.
Namun ia menyadari, dalam pelaksanaannya masih muncul sejumlah persoalan, khususnya yang menyangkut implementasi regulasi pusat di daerah yang masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh stakeholder yang hadir dalam pertemuan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan masukan kepada jajaran Komisi X DPR RI. “Saya berharap, kegiatan ini dapat merumuskan kerjasama yang efektif yang membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya. (bas)
