Kurang Koordinasi, KUR dan Asuransi Pertanian Belum Capai Target
(Baliekbis.com), Realisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Program Asuransi untuk Sektor Pertanian di tahun 2017 ini masih belum mencapai target. Bahkan asuransi pertanian yang meliputi usaha tani padi, ternak sapi dan nelayan rata-rata baru tercapai sekitar 70 persen.
“Kendalanya selain informasi tak nyambung sampai ke bawah (petani, peternak dan nelayan), juga persyaratannya tak bisa dipenuhi calon peserta,” ujar Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 8 Bali-Nusra Hizbullah usai mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan program kerja 2017 dan pembahasan program kerja TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) 2018 Provinsi Bali di Kantor Gubernur, Senin (11/12). Hizbullah mencontohkan penyaluran KUR yang plafonnya sampai Rp 5 triliun untuk Bali, realisasinya baru sekitar 52 persen. “Kalau ini digenjot sampai akhir tahun ini diprediksi maksimal tercapai sekitar 70 persen,” ujarnya.
Lambannya gerak KUR ini selain masih dipengaruhi dampak erupsi Gunung Agung, juga karena ada tambahan persyaratan dari kementerian terkait dimana bagi calon penerima KUR tak boleh punya kartu kredit, harus memiliki NPWP dan E KTP. “Padahal E KTP itu sempat lambat akibat keterbatasan blanko. Pengusaha kecil juga jarang punya NPWP,” ujar Hizbullah. Dampak erupsi Gunung Agung juga menjadi kendala bagi calon nasabah maupun bank, apalagi ditambah ekonomi yang lagi lesu. Bank banyak mengerem kreditnya, sementara masyarakat juga masih belum banyak yang mengajukan pinjaman. “Jadi ada dampak dari erupsi ini, tapi ini belum dihitung secara detil seberapa besar pengaruhnya ,” ujarnya.
Padahal menurut Hizbullah, kalau dibandingkan tahun lalu, KUR ini luar biasa kencangnya. BRI saja saat itu, pada tri wulan III sudah terealisasi 100 persen.Tapi tahun ini baru bisa 62 persen. Terkait kondisi ini, menurut Hizbullah dalam rapat sudah diputuskan tahun depan akan dirancang strategi untuk bisa membantu UMKM lebih besar lagi. Apalagi jatah KUR untuk Bali begitu besar sampai Rp 5 triliun. “Kita bersama pemerintah, dinas terkait serta Jasindo akan menyiapkan tim kecil untuk mendukung percepatan pembangunan perekonomin ini,” tambahnya.
Sementara terkait program asuransi baik itu untuk usaha tani padi, ternak sapi dan nelayan nasibnya juga tak jauh beda dengan KUR. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sampai November realisasinya hanya mencapai 17 ribu hektar dari target 29 ribu hektar. Besarnya klaim Rp 2,337 miliar lebih untuk luas tanam 389 hektar lebih. Penyebab kerusakan tanaman padi yakni serangan tikus, tungro, wereng, hama penggerek batang dan penyakit blast.
Untuk Asuransi Nelayan, dari target 9 ribu nelayan, realisasinya juga belum sesuai target. Penyebabnya karena minimnya informasi yang sampai ke nelayan selain persyaratan yang masih menjadi kendala seperti umur tak lebih dari 60 tahun dan masih ada nelayan hanya sebagai sambilan. Hizbullah menyayangkan asuransi nelayan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Padahal asuransi ini gratis dan nilai klaimnya cukup besar yakni Rp 200 juta. Tahun depan asuransi ini sudah tidak gratis lagi,” jelasnya. Berdasarkan data untuk Asuransi Nelayan ini, produksi sampai Desember 2017 mencapai 597 nelayan dengan nilai klaim Rp 6,767 miliar lebih. Sedangkan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) hingga Desember 2017, total pembayaran klaim Rp 613,200 juta untuk 31 ekor sapi Simantri dan Program Pemerintah dari total 1.952 ekor. (bas)
