Mangku Pastika: Bank Jangan Ambil Tanah Warga
(Baliekbis.com), Dugaan terjadinya kredit macet sekitar Rp 1 triliun akibat dampak status awas Gunung Agung ditanggapi serius Gubernur Bali Mangku Pastika di sela-sela acara “INSARAG Team Leader Meeting 2017” yang berlangsung di Kuta, Rabu (18/10). Gubernur mengatakan bank mesti memahami kondisi yang dialami masyarakat yang terdampak status awas Gunung Agung itu. Jadi kalau ada kredit yang macet bank bisa melakukan penjadwalan ulang (rescheduling). Demikian juga asuransi ikut membantu karena pinjaman warga itu juga ada asuransinya. Di sisi lain Gubernur mengajak warga agar tetap melakukan kegiatan sepanjang masih dimungkinkan. “Saya akan bicara dengan perbankan agar memberi toleransi kepada warga yang kreditnya macet. Bank harus beri keadilan dalam kondisi seperti ini,” tegasnya. Jangan warga dipaksa bayar karena kreditnya macet. Misalnya kalau masyarakat memelihara ayam, masak dalam situasi ini disuruh memindahkan ayamnya. Kalau sapi masih mungkin, kalau ayam kan sulit. Kalaupun ayam itu dijual juga harganya murah. “Jadi kalau tetap ngotot, suruh saja banknya ambil ayamnya. Asal jangan ambil tanahnya. Jadi harus fairness, ada keadilan,” ujarnya.
Gubernur menambahkan pihaknya terus memantau perkembangan Gunung Agung. Sebab dengan status (awas) sekarang yang sudah lebih dari 2 minggu dampaknya cukup besar. Bahkan kalau ini sampai sebulan akan semakin luas dan banyak rentetanntya. Pihaknya tiap hari harus harus menyiapkan 50 ton beras untuk kebutuhan warga pengungsi yang jumlahnya sekitar 180 ribuan. Bukan itu saja dampak lainnya juga harus dipikirkan seperti pembangunan gedung khususnya gedung pemerintah yang ikut terkena dampak. Jadi dampaknya bukan hanya kredit macet (eknomi) juga masalah logistik (beras), uang, pendidikan dan kesehatan. Warga yang tadinya ada penghasilan sekarang tidak, yang dulu bisa bayar kredit sekarang tidak. Kegiatan pembangunan juga stop, ini kan berdampak pada tenaga kerja (buruh bangunan). Apalagi gedung pemerintah lebih riskan lagi. Sebab menurut Gubernur tahun anggaran sudah mau habis. “Ini kan harus diperhitungkan bagaimana nanti status anggarannya. Kalau nanti tak selesai akan kena pinalti,” ujarnya. Kalau bangunan itu mangkrak, maka akan molor lagi pengerjaannya. Itupun kalau anggarannya bisa masuk di tahun berikutnya.
Jadi masalah status awas Gunung Agung ini sangat luas dampaknya. Bukan cuma setoran kredit,” tegasnya. Menyangkut soal penarikan OPD dari Karangasem, menurut Gubernur Pastika karena kondisinya sudah relatif normal. “Jadi kita tarik karena tenaga di sana sudah dianggap mampu. Kalau di awal kita kerahkan karena situasinya saat itu lagi panik. Kalau sekarang situasi panik sudah lewat,” jelasnya. Kondisi di Karangsem sudah hidup kembali. Jadi OPD tak diperlukan lagi, kecuali yang terkait seperti BPPD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang tetap diperbantukan. Gubernur juga menyinggung beras cadangan cuma tersedia 100 ton di kabupaten dan provinsi sekitar 200 ton. Kalau sehari dibutuhkan 50 ton tentu ini sangat riskan. Sekarang masih bisa karena adanya bantuan masyarakat. “Tapi kalau nanti stok habis kita akan minta ke pusat dan Mensos sudah siapkan 3 ribu ton,” ujar Gubernur. Demikian halnya kalau terjadi letusan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi, di antaranya relokasi. Relokasinya bisa di Bali atau luar Bali. “Jadi soal itu tak perlu khawatir, Indonesia kan luas,” paparnya. (bas)
