Mendagri Cek Kesiapan Pemda Tangani Gempa Palu-Donggala
(Baliekbis.com), Menyikapi bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Donggala dan Palu di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diagendakan bergerak cepat untuk mengecek secara langsung kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan bencana.
Minggu (30/9) pagi Tjahjo diagendakan berangkat menuju Balikpapan, terus ke Palu menggunakan heli Scorsy bersama Deputi I Kemenkopolhukam.
Hal tersebut, sebagai tindaklanjut dari hasil rapat darurat penanganan bencana Palu–Donggala sebagai langkah cepat membantu penanganan masyarakat yang tertimpa musibah.
“Minggu pagi, saya kesana (lokasi bencana) untuk memastikan kesiapan daerah, sebagaimana arahan Bapak Menkopolhukam menindaklanjuti hasil rapat tadi,” ujar Tjahjo, saat menjelaskan pertanyaan awak media, setelah selesai rapat darurat di Kantor Kemenkopolhukam, Sabtu (29/9).
Menyadari ada kekhawatiran masih terjadi gempa susulan, hal tersebut perlu juga diperhatikan Tjahjo, jika turun langsung ke lokasi bencana. “Pokoknya hanya memastikan saja bahwa di daerah siap. Karena gak ada komunikasi, sulit. Tapi prinsipnya semuanya sudah bergerak,” ujar Tjahjo.
Sebelumnya, Menkopolhukam (Wiranto) sangat mengapresiasi kesigapan Kementerian/Lembaga dengan menggelar rapat koordinasi. “Saya sangat mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang dengan cepat mengantisipasi bencana dan sudah mempersiapkan langkah–langkah yang akan dilakukan,” kata Wiranto.
Pada rapat ini, juga hadir perwakilan dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kemenkominfo, PLN, Kemenhub, Kemensos, BNPB, BNKG, dan Kemenkes. Tjahjo menyambung pernyataan Wiranto untuk mendukung penuh melakukan langkah cepat dan taktis mengoordinasikan dengan jajaran pemerintahan daerah setempat dan sekitar Provinsi Sulteng. Ia pun menegaskan langsung mengoordinasikan daerah seperti Mamuju, Makassar dan sekitarnya juga BNPB-nya.
“Apabila masih tersedia logistik, seperti tenda apa saja segera kirim, termasuk apabila ada surat keputusan kepala daerah akan kami berikan payung hukumnya yang mengeluarkan beras di gudang-gudang,” tegas Tjahjo. (jbt)
