Mengusung Tema “Reconnecting”, Kemendikbudristek Gelar Sidang Pleno Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) Tahun 2023
(Baliekbis.com), Kemendikbudristek kembali menggelar Sidang Pleno Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU) setelah 2 tahun tertunda karena situasi pandemi. Mengusung konsep “reconnecting”, pertemuan ini merupakan momentum untuk menghubungkan kembali komunikasi dan relasi antar lembaga serta membangun harapan yang telah dicita-citakan bersama.
Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO Kemendikbudristek, Itje Chodidjah memaparkan 3 pembahasan utama dalam sidang pleno ini, antara lain melaporkan perkembangan pelaksanaan dan implementasi program UNESCO oleh masing – masing kementerian/lembaga, menetapkan rekomendasi dan strategi tindak lanjut dalam pelaksanaan program UNESCO sebagai focal points, serta menetapkan strategi partisipasi Indonesia dalam badan – badan strategis dan subsider UNESCO demi meningkatkan peran strategis dari keanggotaan Indonesia di UNESCO, menjalankan koordinasi antara instansi pengampu atau focal points bidang program UNESCO, yaitu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, serta Komunikasi dan Informasi.
“Tentunya partisipasi Indonesia di UNESCO bukan hanya untuk mendapatkan penetapan status, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia melalui penguatan diplomasi dan peningkatan kerja sama dengan negara lain,” jelas Itje Chodidjah.
Selama 73 tahun keaggotaan Indonesia di UNESCO, Indonesia telah memperoleh beberapa capaian dalam berbagai bidang. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti memberikan perkembangan informasi selama 2 tahun terakhir, Indonesia telah memiliki komitmen dan kerja sama dengan UNESCO dan berhasil menorehkan capaian, di antaranya berkolaborasi dalam penyusunan laporan dan compendium sebagai luaran G20 Education Working Group pada 2022, yang kemudian dibawa pada Transforming Education Summit di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations).
“Kemendikbudristek juga terus berupaya mendorong pendidikan inklusif yang mencakup kesetaraan gender dan akses untuk kelompok minoritas dan difabel sehingga tercipta keselarasan kebijakan Merdeka Belajar dengan agenda pendidikan inklusif UNESCO,” jelas Suharti pada sesi pemaparan laporan bidang pendidikan.
Sejauh ini, Kemendikbudristek telah menetapkan 1.728 Warisan Budaya Takbenda dan memiliki 12 Warisan Budaya Takbenda yang dienkripsi oleh UNESCO melalui program Intangible Cultural Heritage. Untuk itu, mempercepat proses enkripsi semua Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO merupakan prioritas Kemendikbudristek. Agenda kebudayaan lain yang perlu menjadi perhatian adalah penyelarasan program Merdeka Berbudaya dengan UNESCO International Fund for Cultural Diversity.
Senada dengan warisan budaya, salah satu praktik baik dari implementasi program UNESCO adalah partisipasi Indonesia dalam program World Heritage, UNESCO Global Geoparks, Man and Biosphere. Program tersebut merupakan bentuk upaya dalam memperkuat perlindungan kekayaan alam Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengeluarkan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra dari (TRHS) In Danger List UNESCO World Heritage. “Upaya yang sedang dilakukan, antara lain monitoring batas kawasan, penguatan pengelolaan TRHS yang fokus pada implementasi Emergency Action Plan (EAP), serta menyusun Environmental Impact Assessment (EIA) untuk pengembangan jalan eksisting, serta upaya mitigasi dampaknya,” terang Bambang Hendroyono.
Selain itu, sidang pleno KNIU ini juga membahas warisan dokumenter yang disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto. Dalam paparannya, Imam menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki delapan warisan dokumenter yang masuk dalam register UNESCO Memory of the World. Hal ini tentu suatu nilai yang berharga dalam historiografi Indonesia.
Sidang Pleno KNIU tahun 2023 ditutup dengan penyampaian Way Forward oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekaligus Ketua KNIU, Nadiem Makarim. Dalam penutup ini, Nadiem menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dalam melaksanakan program UNESCO demi memajukan Indonesia dan berkontribusi pada dunia.
Selain menyampaikan berbagai capaian dalam implementasi program UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta bidang informasi dan komunikasi, Nadiem juga menyampaikan terkait keanggotaan Indonesia di UNESCO. Dalam rangka penguatan kepemimpinan dan diplomasi Indonesia di UNESCO, maka perlu adanya pengusulan Indonesia sebagai anggota Executive Board. Keterlibatan Indonesia sebagai anggota Executive Board memiliki nilai penting dalam diplomasi Indonesia membawa misi nasional ke kancah internasional.
“Untuk menutup paparan ini, saya juga ingin kembali menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNESCO tentu bukan hanya untuk mendapatkan status atau tetapan saja, tetapi karena Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga kekayaan alam dan budaya, menguatkan nilai transformasi dari ilmu pengetahuan, serta mengedepankan keterbukaan informasi,” tutup Nadiem Makarim mengakhiri sidang pleno KNIU Tahun 2023. (ist)
