Mental Anak-anak Harus Diisi Kerohanian bukan Hanya Duniawi
(Baliekbis.com), Penulis Buku I Nyoman Putra, S.Ag.,M.Ag. mengatakan revolusi mental akan berhasil apabila mental anak anak diisi dengan kerohanian tidak hanya keduniawian. “Untuk itu masyarakat khususnya yang beragama Hindu agar beryadnya dan melantunkan Gayatri Mantram setiap hari,” ujar Nyoman Putra pada acara PB3AS (Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja) yang berlangsung di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Minggu (30/7/2017) pagi.
Sementara Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Ir. Ida Ayu Ratnawati menyampaikan pentingnya pelayanan publik dewasa ini. Ia mengatakan kualitas pelayanan publik di Pemprov Bali terus meningkat seiring dengan adanya kemauan dari OPD untuk berubah pascaadanya penilaian dari Ombudsman. Bahkan cukup banyak OPD yang sudah berada di tingkat kepatuhan tinggi. Selain itu untuk mendukung pelayanan yang lebih baik Pemprov Bali terus mengikuti Lomba Inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Hasilnya pada tahun 2016 Inovasi yang dilakukan RS Mata Bali Mandara berhasil masuk ke Top 35 Nasional.
Bahkan di Tahun 2017 ini tercatat 3 dari 8 Inovasi yang diajukan Pemprov Bali masuk ke dalam Top 99, termasuk salah satunya PB3AS, selain SMA Bali Mandara dan Simantri dimana ketiganya merupakan gagasan Gubernur Made Mangku Pastika. Menanggapi aspirasi yang disampaikan minggu sebelumnya, AA Indra Wirawan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Bali menyampaikan tentang zonasi perumahan yang sudah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dan secara detil ada di RTRW Kabupaten/Kota. Untuk itu kepada pengembang dan masyarakat untuk memperhatikan RTRW tersebut sebelum mendirikan bangunan. Selain itu dari target 5.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini sudah terealisasi 3.500 rumah dan 2.000 di antaranya sudah terbangun di Buleleng dan Karangasem.
Menurutnya hal ini terjadi karena harga tanah di daerah tersebut memungkinkan pengembang mendirikan rumah seharga Rp 141 juta rupiah ini. Karena program pemerintah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah maka syaratnya harus ditempati dan bukan untuk investasi. Ia berharap masyarakat berhati-hati karena banyak di lapangan yang meniru gaya program ini dengan istilah rumah Jokowi. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi silakan menghubungi dinas terkait yakni dinas perumahan dan pemukiman, tutupnya. (sus)
