Minim Kompetensi, Nengah Adi Susanto: BLK Harus Diaktifkan
(Baliekbis.com), Banyaknya pengangguran di Bali tidak terlepas dari minimnya kompetensi atau skill yang dimiliki serta lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang terus meningkat.
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali menyebutkan tahun 2018 jumlah pengangguran di Bali sebanyak 22.345 orang atau 0,86% dari total angkatan kerja.
Dari jumlah tersebut hampir 40% adalah masyarakat terdidik yakni lulusan SMA, SMK hingga sarjana. Di samping itu para calon pencari kerja ini masih memilih-milih pekerjaan Karena ada unsur gengsi juga bila bekerja tidak sesuai yang diinginkan.
I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., CHT., praktisi pengiriman TKI ke kapal pesiar menegaskan untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah harus mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di kabupaten/kota di Bali dengan program pendidikan dan pelatihan informal.
Selama ini menurut Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Monarch Bali ini program-program yang dijalankan di BLK hampir sebagian besar sudah kedaluwarsa dan tidak diminati oleh calon pekerja.
Generasi milenal sekarang tidak ada keinginan belajar menjahit, pertukangan, perkebunan maupun program lainnya yang tidak signifikan dibutuhkan di era industri 4.0 ini.
“Jadi seharusnya BLK membuka program yang beragam yang berbasiskan kompetensi dan dibutuhkan di industri kerja saat ini,” kata Adi Susato yang juga Caleg DPR RI dapil Bali Nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini di Denpasar, Selasa (9/4/2019).
Misalkan, kata Ketua DPW Partai PSI Bali itu kalau bidang pariwisata membuka program singkat 3-6 bulan pariwisata berbasiskan kompetensi. Setelah itu dimagangkan di hotel atau restoran sesuai dengan program yang diikuti lalu di-link-kan dengan industri kerja di hotel baik di dalam maupun di luar negeri termasuk kapal pesiar.
“Demikian juga program-program lainnya seperti programer, bidang animasi, otomotif maupun bidang IT lainnya,” kata pria asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem ini yang juga advokat di Kantor Hukum Widhi Wasa Nugraha & Partners itu.
Adi menambahkan untuk angka pengangguran dan membantu para orangtua yang kurang mampu untuk bisa memberikan keterampilan atau skill kepada para lulusan SMU atau SMK maka pemerintah harus hadir dan memberikan subsidi melalui BLK dengan program yang terintegrasi dengan industi kerja.
“Salah satu dari 11 (Solas) program yang akan saya perjuangkan bila duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi IX adalah mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk di Bali dengan program pelatihan inovatif dan kekinian yang terintegrasi dengan Pengguna/User tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri,” tegas Adi.
Menurutnya, negara harus senantiasa hadir untuk membantu setiap warga negaranya karena sesuai dengan bunyi konstitusi UUD 1945, pada pasal 27 ayat (2) tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
“Jadi sesuai konstitusi kita bahwa negara wajib juga menyediakan lapangan pekerjaan dan dengan memberikan kesempatan juga kepada para lulusan SMU/SMK yang tidak bisa melanjutkan kuliah pada pendidikan formal karena kendala biaya.
“Maka hadirnya BLK-BLK dengan program yang innovatif dan kekinian maka ke depannya diharapkan angka pengangguran bisa diturunkan dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” tandas Adi Susanto. (wbp)
