Musda III di Bangli, Drs. I N Cendikiawan, S.H.,MSi. Kembali Pimpin BKS-LPD Provinsi Bali 2022-2027
LPD merupakan lembaga keuangan milik/padruwen desa adat yang didirikan sejak 1984 oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Keberadaan LPD di Bali saat ini terdata berjumlah 1.437 dengan total aset mencapai Rp24 triliun lebih dan menyerap tenaga kerja 8.308 orang. Kurun waktu 38 Tahun, LPD telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Desa Adat di Bali, meliputi pembangunan fisik, sosial, upacara keagamaan serta adat, tradisi, seni dan budaya.
(Baliekbis.com), Drs. I N Cendikiawan, S.H.,MSi. kembali dipercaya untuk memimpin BKS-LPD Provinsi Bali periode 2022-2027 yang berlangsung di Baliwoso Upadesa di Bangli, Selasa (18/10).
Musda III yang diikuti 600 lebih peserta dari seluruh pengurus LPD se Bali itu dibuka Gubernur Bali Wayan Koster dengan pemukulan gong. Turut hadir pada musda tersebut Bupati Bangli Sedana Arta, praktisi dan akademisi. Sebelumnya sudah diadakan musyawarah di masing-masing kabupaten yang disebut dengan Pra-Musyawarah Daerah. Acara ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM. Musda III tahun ini mengambil tema ”Melalui Musda III BKS-LPD BALI mari bersama kita perkuat persatuan, pererat kebersamaan untuk memperkuat Ekonomi Bali menuju desa adat yang maju dan mandiri, sukreta jagadhita”.
Adapun pengurus BKS LPD 2022-2027 terpilih yakni:
Ketua umum: Drs I Nyoman Cendikiawan S.H., M.Si.
Wakil Ketua Umum: I Made Nyiri Yasa, S.Sos.
Sekretaris Umum: I Made Pasti, S.E
Wakil Sekretaris Umum: I Ketut Suarno
Bendahara Umum: I Made Sugita, S.Sos.
Wakil Bendahara Umum: Putu Suryadinata, S.T
Bagian Hubungan Kemasyarakatan: I Made Dwiantara, Ngh. Madra, Putu Suarta
Bagian Umum: Ngurah Alit, Ketut Suartama, Desi Arisanti
Bagian Sosial Adat dan Agama: Warnama, Ketut Tindih
Bagian Hukum dan Kepemerintahan: Gorim, Somarata, Ni Nyoman Ariani S.E
Bagian Penelitian dan Pengembangan: Kadek Supawan, Edi Saputra, Ni Made Ekawati
Bagian Sumber Daya Manusia: Arta Utama, Ketut Sulastra, Dewa Ayu Deling.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan keberadaan lembaga perkreditan desa sebagai satu dari sekian lembaga keuangan mikro di Bali sangat vital didalam membangun perekonomian, serta turut serta memunculkan kesempatan memiliki usaha. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali LPD di Kabupaten Bangli, serta sebagai ujung tombak lembaga keuangan mikro di Bali yang mempunyai fungsi penting dalam membangkitkan perekonomian krama Bali dan memperkuat eksistensi Desa Adat yang sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali”.
Gubernur Wayan Koster mengatakan dalam upaya perbaikan tata kelola LPD sebagai padruwen desa adat, mengajak Bandesa Adat para pengelola LPD yang tergabung dalam wadah BKS LPD dan LPLPD serta Majelis Desa Adat untuk bersama-sama, dengan semangat kearifan lokal yang diwariskan para leluhur, menyama braya (kekeluargaan), gilik saguluk (kebersamaan), paras paros (musyawarah) salunglung sabayantaka (kegotong royongan) untuk bersungguh-sungguh dengan niat baik, niskala-sakala melaksanakan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, untuk mewujudkan tata kelola LPD yang lebih baik termasuk perubahan regulasi. Ke depan LPD sebagai padruwen desa adat harus dikelola secara profesional sehingga dapat membantu krama Desa Adat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan manfaat bagi Desa Adat dan perekonomian Bali.
“Kita semua berharap ke depan Labda Pacingkreman Desa Adat dan BUPDA menjadi pilar perekonomian Desa Adat dan mendapat kepercayaan penuh dari krama Desa Adat. Dengan LPD yang kuat dan sehat, astungkara Desa Adat dapat mandiri,” ujar Gubernur sembari berharap
musda ini menghasilkan pengurus-pengurus baru yang mempunyai komitmen kuat, bekerja keras, dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun desa adat dan perekonomian desa adat serta melindungi dan memajukan LPD serta menghasilkan program kerja strategis dan kegiatan untuk perbaikan tata kelola LPD.
Sementara Ketua BKS LPD Bali Drs. Nyoman
Cendikiawan menegaskan LPD saat ini makin kompak dan siap mengikuti perkembangan (teknologi) agar terus bertumbuh dan semakin maju.
“Apapun perubahan harus kita kaji lebih dulu dengan melibatkan pihak Terkait dan pakar. Gak bisa ujug-ujug merubah dan ini harus menjadi kesepakatan bersama.
Cendikiawan yang juga owner LPD Talepud Tegallalang Gianyar ini menambahkan hingga saat ini perkembangan LPD terus meningkat,
asetnya naik dari Rp22 triliun sekarang jadi Rp24 triliun lebih. Ini juga didukung mulai menggeliatnya ekonomi pasca-pandemi.
Ketua Panitia Musyawarah Daerah Ke-3 Badan Kerjasama-Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) I Made Pasti mengatakan forum ini adalah sarana bagi LPD untuk meningkatkan harmonisasi antarlembaga dalam rangka menjalankan fungsi demokrasi.
Kepengurusan BKS merupakan forum kelembagaan yang penting bagi LPD di Bali. Melalui forum kelembagaan BKS-LPD dapat men gharmonisasi langkah yang akan memajukan LPD-LPD di Bali untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan LPD. (bas)
