Ngurah Ambara: Desentralisasi Fiskal Mampu Dongkrak Keuangan Bali
(Baliekbis.com), Desentralisasi fiskal berupa penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu cara terbaik untuk mendongkrak sektor keuangan Bali. Hal tersebut dikatakan salah satu tokoh muda Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, saat ditemui di Denpasar, Senin (25/2).
Menurut Calon DPD RI dapil Bali nomor urut 28 ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali mencapai Rp215,36 triliun tahun 2017. Dari jumlah tersebut, Bali hanya mendapatkan 11 persen dari PDRB tersebut.
“Jika pendapatan ini dikembalikan kewenangannya ke daerah atau dikelola Bali, maka keuangan Bali akan bertambah. Atau setidaknya jumlah yang diterima saat ini bisa ditingkatkan secara signifikan,” ujarnya.
Gede Ngurah Ambara Putra mengatakan, tidak ada apa-apanya pengenaan retribusi 10 dolar bagi wisatawan mancanegara yang diwacanakan Pemerintah Provinsi Bali bagi pelestarian budaya Bali jika dibandingkan dengan PDRB yang mrncapai Rp215 triliun tersebut. Karena jika dihitung, dari 6 juta wisatawan yang datang ke Bali dikalikan dengan harga dolar saat ini katakanlah Rp15 ribu, itu hanya Rp900 miliar.
Bahkan wancana retribusi tersebut bisa berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan. Harus diingat banyak daerah dan negara lain juga berupaya menarik kunjungan wisatawan ke daerahnya. Jadi saingan pariwisata Bali ini tidak ringan. Apalagi saat ini, kurang lebih 70 persen masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.
“Jika dibandingkan dengan negara lain yang juga mengandalkan pariwisata, tidak ada itu retribusi. Bahkan di Singapura gratis. Mereka lebih memilih memanfaatkan PDRB,” beber pengelola sejumlah usaha di sektor pariwisata ini.
Lebih lanjut Ngurah menegaskan, dibandingkan dengan desentralisasi fiskal, pengenaan retribusi tersebut itu tidak ada apa-apanya. “Ngak usalah sebut-sebut ekonomi khusus atau yang lainnya. Cukup dengan desentralisasi fiskal ini sudah bisa terpenuhi segala kebutuhan masyarakat Bali,” jelasnya.
Dengan desentralisasi fiskal tambah Gede Ngurah Ambara Putra, maka upaya menjaga budaya Bali bisa terpenuhi. Karena dananya sudah ada, dan tidak hanya itu saja, dari segi sumber daya manusia (SDM) juga bisa terpenuhi, mengingat cakupan dari fiskal ini sangat cukup untuk beasiswa masyarakat Bali, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. “Jadi masyarakat Bali tidak perlu lagi memikirkan mencari dana untuk kegiatan keagamaan maupun biaya pendidikan. Karena sudah terkaper semua. Nah potensi inilah yang seharusnya diperjuangkan di pusat,” tandasnya. (sus)
