Pekan Inklusi 2018, DJP Bali Gandeng Perguruan Tinggi se-Bali dalam Program Peningkatan Kesadaran Pajak

(Baliekbis.com), Untuk mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan program Pekan Inklusi 2018 yang berlangsung sejak 5- 9 November 2018. Pemukulan gong oleh Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, pada 5 November 2018 menandai dibukanya program Pekan Inklusi 2018 secara resmi. Pekan inklusi  ini diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya DJP dalam membangun kesadaran pajak masyarakat. Sebagai bagian dari Pekan Inklusi, DJP menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur secara serentak pada Jumat, 9 November 2018. Kegiatan Pajak Bertutur adalah kegiatan mengajar kesadaran pajak kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang dilakukan oleh perwakilan pegawai dari tiap-tiap unit kerja DJP secara serentak di seluruh Indonesia.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali diwakili 34 pegawainya menyelenggarakan Pajak Bertutur ke enam ratus siswa/siswi yang berasal dari SD Santo Yoseph 1 dan SD Santo Yoseph 2, SMP Negeri 3 Denpasar dan SMA Negeri 1 Denpasar. Sedangkan dua belas unit yang berada di bawah Kanwil DJP Bali, diwakili oleh seratus pegawainya  melaksanakan Pajak Bertutur kepada 1.627 siswa/siswi dari tingkat SD sampai dengan SMA yang berjumlah 15 sekolah. Dalam kegiatan Pajak Bertutur, peserta diajak belajar memahami pentingnya pajak sejak dini, melalui kegiatan yang dikemas sesuai dengan usia mereka. Harapannya, setelah mereka mengikuti kegiatan ini, akan terbangun kesadaran pajak sejak dini dalam benak mereka. Sebagai puncak Pekan Inklusi 2018,  Kanwil DJP Bali  menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi kepada 160 mahasiswa/mahasiswi dari 34 perguruan tinggi di Bali.

Inklusi kesadaran pajak merupakan program yang dimulai sejak tahun 2015 ditandai dengan penandatangananan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  Inklusi kesadaran pajak merupakan program mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ke dalam mata kuliah yang diantarkan kepada peserta didik. Untuk tahap awal, program inklusi kesadaran pajak diterapkan kepada Mata Kuliah Wajib Umum, yang terdiri dari mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama.

Program yang bersifat hidden curriculum ini menghendaki dukungan dan partisipasi penuh dari para dosen sebagai tenaga pengajar. Dosen ketika mengantarkan bahasan tertentu dalam suatu mata kuliah diminta untuk menyisipkan nilai-nilai yang terkandung dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak seperti bela negara, cinta tanah air, semangat berbagi, dan lain-lain. Semangat para dosen mitra inklusi telah mengantarkan program inklusi di Kanwil DJP Bali berhasil diterapkan di 34 perguruan tinggi di Bali.

Jumat (9/11) bertempat di Aula LLDikti, pada puncak acara Pekan Inklusi 2018, dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kanwil DJP Bali dengan 34 Perguruan Tinggi di Provinsi Bali tentang Peningkatan Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi. “Program Pajak Bertutur dan Inklusi kesadaran pajak memang tidak berkaitan langsung dengan penerimaan pajak saat ini.

Namun program-program ini merupakan investasi jangka panjang, yang hasilnya baru bisa dinikmati di masa depan,” jelas Kakanwil DJP Bali Goro Ekanto dalam jumpa pers, Jumat (9/11) di LLDikti. Jumpa pers itu juga dihadiri Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum.selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi, Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, Sekretaris LLDikti Anak Agung Ngurah Rai Indra Wardana, MT selaku dan Prof. dr. Dewa Putu Widjana, Rektor Warmadewa. Goro Ekanto menerangkan tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Namun penerimaan pajak di Bali lebih baik dari Nasional. Target penerimaan pajak di Bali Rp10,6 triliun dan sudah terealisasi Rp 7,9 triliun.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI  Tutik Kusuma menjelaskan Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan. Penerimaan pajak sangat rendah, padahal pembangunan sangat besar perlu anggaran. “Kalau kita tak bayar pajak ada program yang tersendat,” ujarnya. Ia berharap masyarakat bersatu dan patuh bayar pajak. Ir. Anak Agung Ngurah Rai Indra Wardana, MT selaku Sekretaris LLDikti menjelaskan sangat mendukung program inklusi pajak.

“Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2006 dengan memasukkan kurikulum perpajakan dalam sejumlah mata kuliah dan saat pengenalan mahasiwa baru. Bahkan mahasiswa jadi relawan pajak serta melakukan penyuluhan pajak.
Rektor Warmadewa Prof. dr. Dewa Putu Widjana mengatakan sangat mendukung program inklusi pajak ini. “Pajak adalah soko guru pembangunan karena memberi kontribusi begitu besar hingga 85 persen,” jelasnya. Di sisi lain, Prof. Widjana berharap pemerintah perlu terus melakukan reformasi pajak. (bas)