Pelaksanaan UNBK Tak Merata, Prestasi Bali Jeblok
(Baliekbis.com), Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, mulai efektif berlaku sejak Januari 2017. Di tahun pertama pengalihan kewenangan ini, Provinsi Bali langsung menghadapi dua ujian berat, yakni terkait kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tersebut serta adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Khusus untuk DAU, kucuran DAU dari pusat untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan SMA/SMA itu justru masih minus. Bahkan sejauh ini, belum ada kepastian, kapan dana tersebut dipenuhi oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, dalam hal pelaksanaan UNBK, Provinsi Bali juga belum maksimal. Sebab, tidak semua sekolah yang ada dapat melaksanakan UNBK. Dari total 198 SMA/SMK yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Bali, hanya 71 sekolah baik swasta maupun negeri yang menggelar UNBK tahun 2017 ini. Sisanya 127 sekolah, masih melaksanakan UN dengan menggunakan kertas dan pensil. Salah satu kendala utama sehingga hal ini terjadi adalah terkait minimnya fasilitas komputer.
Terhadap kondisi ini, DPRD Provinsi Bali menginginkan agar ke depan seluruh pendidikan menengah di Pulau Dewata dapat menyelenggarakan UNBK. Guna mendukung langkah tersebut, Rabu (3/5) lalu, Komisi IV DPRD Provinsi Bali melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Timur. Daerah itu dipilih jadi pembanding, karena merupakan daerah yang luas dengan 38 kabupaten dan kota. Namun demikian, UNBK justru mampu dilaksanakan di seluruh sekolah di daerah itu, yang jumlahnya mencapai 3000 SMA/SMK. Keberhasilan Jawa Timur ini, tak terlepas dari kreatifitas dan inovasi instansi terkait. Selain itu dalam menyukseskan pelaksanaan UNBK ini, dilakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk para orangtua siswa, Telkomsel dan PLN. Sayangnya, hal seperti ini tidak dilakukan di Bali dalam UNBK beberapa waktu lalu. Bukan itu saja, hasil Ujian Nasional yang sudah diumumkan di sekolah-sekolah beberapa waktu lalu, sejauh ini belum diketahui hasilnya. Kondisi ini membuat Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, sangat kecewa.
Parta bahkan menuding, hasil Ujian Nasional ini terkesan ditutupi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali lantaran prestasinya jeblok, jika dibandingkan dengan daerah lain. Padahal, menurut politisi asal Gianyar itu, sangat penting bagi dewan untuk mengetahui hasil UN ini, mengingat sebagian sekolah melaksanakan UNBK. “Kami sudah minta data dan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sampai sekarang sms saya tidak dijawab. Kita kecewa sekali karena UNBK sudah lewat beberapa hari dan prestasinya tidak kita ketahui,” ujarnya, dengan nada kecewa. Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali itu menambahkan, kesigapan dan kecepatan dari Dinas Provinsi Bali sangat jauh berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang menangani 3000 SMA/SMK. Dengan jumlah sekolah yang banyak, Jawa Timur mampu menangani ini dengan baik, dan bahkan seluruh sekolah dapat menggelar UNBK.
“Jawa Timur memang prestasinya menurun dibanding dengan tahun lalu, dan penurunannya sampai 15 persen. Ini dikarenakan UNBK benar-benar menguji tingkat kejujuran dalam mengerjakan soal,” tegas Parta. Berbeda dengan Bali, kata dia, UNBK hanya bisa dilaksanakan di 71 sekolah baik swasta maupun negeri. Adapun UN dengan menggunakan kertas dan pensil, dilaksanakan di 127 sekolah. “Yang patut dipertanyakan, kenapa Bali tidak bisa UNBK di semua sekolah? Alasan tidak ada peralatan komputer tidak masuk akal. Di Jawa Timur, bisa memanfaatkan peralatan milik SMP, perusahaan swasta bahkan milik keluarga dari orang tua murid dan siap di upgrade sehingga bisa digunakan untuk UNBK,” bebernya. Kegagalan Bali menggelar UNBK di seluruh sekolah, imbuhnya, menunjukkan tidak adanya inovasi dan kreatifitas kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. “Akibatnya selain UNBK tidak bisa dilaksanakan 100 persen, capaian dari kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali juga tidak jelas. Dinas Pendidikan tidak bisa menyampaikan prestasi siswanya ketika UN sudah diumumkan,” pungkas Parta. (bnp)
