Pembangunan Bali Diharapkan Fokus Masalah Demografi dan Iptek
(Baliekbis.com), Derasnya pengaruh global yang berkembang saat ini menimbulkan berbagai tantangan yang sarat dengan kompetisi yang semakin ketat, akan menuntut kualitas sumber daya manusia yang memiliki basis kuat di bidang ilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi. Untuk itu trend pembangunan ke depan khususnya Bali perlu difokuskan kearah persoalan Demografi, Iptek dan Pembangunan Berkelanjutan. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menjadi Keynote Speaker pada pelaksanaan Focus Group Discussion Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang digelar oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum di Hotel Grand Inna Kuta, Badung, Jumat (4/8).
“Kita harus dapat mengelola perubahan dengan jalan: bisa melihat, membaca, bergerak dan menyelesaikan secara tuntas, untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sebuah peradaban jatuh atau bangkit tergantung perubahan. Bangsa yang meninggalkan perubahan akan ditinggalkan. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan negara kaya akan mengalahkan negara yang miskin, bukan negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” cetus Pastika.
Gubernur Pastika lebih jauh menjelaskan berbagai gagasan perubahan telah diupayakan Pemerintah Provinsi Bali baik perubahan secara internal maupun eksternal yang sejalan dengan program pembangunan Nawa Cita pemerintah pusat guna membangun Bali. Perubahan tersebut pun bisa dilihat secara langsung, seperti perubahan di internal Pemprov Bali di antaranya membangun aparatur sipil nergara yang berintegritas melalui TOT bekerja sama dengan KPK.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum Prof. Dr. Satya Arinanto, SH.,M.,H, menjelaskan acara yang digelar tersebut guna merespon keluhan-keluhan yang dialami daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi sehingga bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat. Kegiatan yang dihadiri Inspektur Kabupaten/Kota se Bali tersebut merupakan kegiatan kedua kalinya untuk tahun 2017, setelah sebelumnya juga sudah sempat diselenggarakan kegiatan serupa di Surabaya dengan tema yang berbeda yakni terkait otonomi daerah. (sus)
