Pemkab Badung Disarankan Beli Pesawat
(Baliekbis.com), Hingga kini, sektor pariwisata masih menjadi sektor andalan pulau dewata. Termasuk di dalamnya yakni Kabupaten Badung yang memiliki banyak objek tujuan wisata. Karena itulah Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung IGN Rai Suryawijaya menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung tetap fokus memperhatikan sektor tersebut. Dan bila perlu, melalui langkah investasi maskapai penerbangan. “Saya usulkan, Badung kalau punya duit, beli pesawat,” ucapnya ditemui pada Senin (7/8).
Pengadaan pesawat, kata dia, sangatlah mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Salah satunya dengan cara menyisihkan PHR. “Kenapa ide ini muncul? Karena ini adalah otonomi, kita mengatur daerah kita sendiri, khususnya mengenai pariwisata di Kabupaten Badung. Nah, sekarang ini kan kita masih tergantung dari sektor pariwisata. Bali itu, adalah daerah yang tidak punya tambang emas atau energi lain. Yang ada hanya sektor pariwisata. Jadi sisihkanlah setiap tahun barang beberapa persen,” sebutnya menyarankan. Selain itu, ide tersebut juga didasari atas kekecewaannya terhadap maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Yang terkesan kurang peka terhadap kebutuhan Bali sebagai destinasi pariwisata mengenai penerbangan langsung.
Contohnya yakni penerbangan antara India dengan Bali. Dimana hingga saat ini, Garuda Indonesia diketahui belum membuka penerbangan langsung dengan rute tersebut. Padahal India, adalah potensi pasar pariwisata yang sangat menjanjikan. Dan sejumlah perusahaan penerbangan swasta, diketahui sudah sangat menyadari hal tersebut. “Pemerintah Pusat juga harus sadar akan hal itu. Jangan diolah orang turun di Jakarta, padahal yang turun di sana cuma satu atau dua orang. Kan jadinya tidak efisien. Yang harusnya bisa terbang 7 jam, jadi 12 jam,” sambungnya. Devisa dari sektor pariwisata, lanjut dia, adalah hal yang sangat diinginkan oleh Presiden Jokowi. Karena itulah maka keluhan-keluhan berkaitan dengan pariwisata, harus senantiasa bisa diperhatikan. Misalnya berkaitan dengan aturan-aturan penerbangan yang mempersulit pencapaian tujuan tersebut. “Sekarang kan Imigrasi sudah memberikan free visa. Sementara Perhubungan sudah memberikan jalur penerbangan direct. Nah, tapi sekarang mau apa tidak BUMN-nya terbang langsung” sebutnya. (adi)
