Pemprov Ajak Wartawan Tinjau Objek Wisata Swafoto Wanagiri

(Baliekbis.com), Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Humas dan Protokol mengajak beberapa wartawan media cetak maupun elektronik untuk meninjau keberadaan lokasi swafoto (selfie) di Puncak Wanagiri, Sukasada, Buleleng, Rabu (15/11). Dalam kesempatan tersebut, kunjungan awak media yang diterima oleh Kepala Dusun sekaligus selaku Klian Banjar Asah Panji Ketut Suwena menyampaikan bahwa untuk saat ini terdapat delapan lokasi swafoto yang terletak  di dataran tinggi dengan panorama Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Suwena juga menyampaikan, berdasarkan arahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya diijinkan empat lokasi swafoto dari delapan lokasi swafoto yang ada saat ini. dimana hal ini disesuikan dengan banyaknya jumlah banjar adat yang ada di Desa Wanagiri. Kedepannya pihak BKSDA juga meminta agar pengelolaan lokasi swafoto dikelola oleh desa adat. “Jika swafoto sudah dikelola oleh desa adat maka pengelolaan akan lebih tertata dan terpantau, baik dari segi perijinan maupun keamanannya. Untuk saat ini sudah ada satu lokasi swafoto yang dikelola oleh banjar adat dan sudah kita laporkan ke BKSDA,“ tuturnya. Lebih jauh Ketut Suwena memaparkan bahwasannya diperbolehkannya empat lokasi swafoto oleh BKSDA bertujuan untuk mencegah menjamurnya lokasi swafoto yang tidak terkontrol dan dikawatirkan akan mengabaikan aspek keselamatan dan pelestarian lingkungan. Suwena juga menambahkan untuk saat ini lokasi swafoto yang ada secara rutin dilakukan pemeriksaan terhadap  bangunan serta ketersediaan faktor penunjang keselamatan pengunjung. “Bambu- bambu yang digunakan untuk bangunan kita periksa secara rutin, pemasangan jaring untuk keselamatan juga wajib,” imbuhnya.

Sementara itu Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Destinasi Wisata IB Adi Laksana menyampaikan bahwa keberadaan objek wisata swafoto di kawasan Puncak Wanagiri sesungguhnya telah memberi warna baru bagi destinasi wisata di Bali. Terlebih objek wisata ini bisa membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Namun kedepannya penataan serta pengelolaan objek wisata ini perlu dilakukan terlebih objek ini terletak di kawasan hutan lindung. Untuk itu pihaknya meminta agar dilakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan pihak BKSDA maupun Pemkab Buleleng terkait penataan dan pengelolaannya sehingga keberadaanya bisa menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. (sus)