Penerapan Protokol Kesehatan Kunci Utama Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
(Baliekbis.com), Penerapan protokol kesehatan bukan hanya menjadi kunci utama pengendalian dari penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin dan konsisten juga menjadi bagian dari langkah pertama dalam memulihkan situasi perekonomian secara nasional. Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Forum Komunikasi Antar Media Bali Bangkit bersama Badan Intelijen Negara (BIN) pada Kamis (10/9/20) di Grand Inna Bali Beach, Sanur.
Diskusi dengan tema Mengawal Pariwisata Bali Berdasarkan Protokol Kesehatan Demi Pemulihan Perekonomian Bali ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Sedangkan pematerinya antara lain Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Dr Wawan Hari Purwanto, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata RI Henky Hotma Parlindungan Manurung.
Kemudian Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana, Bali, I Gde Pitana, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali I Putu Astawa, Ketua Forum Komunikasi Antar Media Bali Bangkit I Nyoman Wirata. Dalam paparan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Dr Wawan Hari Purwanto, Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak ekonomi paling parah di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Bali selama ini sangat tergantung dari dunia pariwisata.
Untuk itu, saat pariwisata domestik mulai dibuka, Badan Intelijen Negara (BIN) langsung terjun ke Bali untuk memastikan agar terwujud pariwisata yang aman berdasarkan protokol kesehatan. Selain itu, kehadiran BIN juga berupaya memastikan bahwa konsep pariwisata di Bali telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
“Kehadiran BIN merupakan representasi hadirnya negara dalam mewujudkan pariwisata aman berdasarkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini,” kata Wawan. Selain itu, hadirnya BIN juga bertujuan mendukung kembalinya pertumbuhan pariwisata di tanah air khususnya Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan. Keyakinan wisatawan nusantara bahwa Bali telah dapat dikunjungi harus juga ditunjang oleh keberhasilan Pemerintah Bali dalam mengendalikan laju penularan Covid-19. Beberapa indikator tersebut diantaranya adalah tidak adanya cluster baru Covid-19 di berbagai titik destinasi dan angka kesembuhan yang semakin baik.
Menurut Wawan, kebijakan pembukaan pariwisata Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan bagi wisatawan domestik yang saat ini berlangung merupakan upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian masyarakat Bali. Relaksasi ini tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Berdasarkan data Pemprov Bali, per Agustus 2020 pekerja yang dirumahkan sebanyak 73.631 orang. Sedangkan yang di PHK 2.667 orang. Sementara dari segi pendapatan, Bali kehilangan Rp 9,7 triliun setiap bulannya. Tekanan berat bagi pariwisata Bali juga tercermin dari kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali pada Juni 2020.
Berdasarkan data BPS Bali kunjungan wisatawan hanya tercatat 32 kunjungan atau turun 99,99 persen dibandingkan dengan kedatangan pada Juni 2019 yang sebanyak 549.516 kunjungan. Melihat kondisi ini, pemerintah bergerak cepat dan berusaha membangkitkan dunia pariwisata secara bertahap. Saat ini yang sedang berjalan adalah pembukaan wisatawan nusantara atau domestik ke Bali.
Pembukaan Bali bagi wisatawan domestik ini tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga langkah ini tidak menimbulkan cluster Covid-19 baru. Pembukaan pariwisata Bali bagi wisatawan domestik merupakan bentuk sinergitas kebijakan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Perlu menjadi catatan bahwa hingga saat ini masih berlaku peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia.
Di sisi lain, belum semua kebijakan negara di dunia yang memperbolehkan warganya untuk berwisata keluar negeri seiring belum meredanya angka penularan Covid-19. Untuk itu, kata Wawan, Pariwisata Bali yang kembali dibuka bagi wisatawan domestik perlu dilaksanakan secara selektif dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.
“Upaya ini dilaksanakan mengingat Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia dan internasional, sehingga upaya pemulihan pariwisata tidak boleh mengalami kegagalan karena akan berimplikasi besar bagi reputasi Bali maupun Indonesia,” tegasnya. Keterlibatan BIN sendiri dalam mewujudkan pariwisata aman ini sendiri menurut Wawan didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam undang-undang tersebut, Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lini terdepan keamanan nasional.
“Dalam hal ini, BIN berkepentingan untuk ikut menjaga dan mengamankan berbagai kebijakan nasional, termasuk pembukaan pariwisata yang aman dari penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara konsisten demi pemulihan perekonomian,” jelasnya. Tidak itu saja. Sejak awal pandemi Covid-19, BIN terus berkomitmen untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular tersebut maupun dampaknya bagi ketahanan nasional. Beberapa langkah tersebut diantaranya adalah menjalin kerja sama dengan berbagai Universitas dan lembaga penelitian untuk menemukan Obat dan Vaksin Covid-19, melaksanakan tes rapid maupun Swab kepada masyarakat, hingga melaksanakan kegiatan dekontaminasi di berbagai fasilitas publik.
“Di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini, BIN juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan pariwisata nasional yang aman berdasarkan protokol kesehatan bagi wisatawan nusantara dalam rangka pemulihan perekonomian nasional,” kata Wawan. Untuk itu, BIN mengajak semua pihak guna optimis dan bersinergi menghadapi pandemi Covid-19. “Situasi krisis akibat Pandemi Covid-19 bukanlah akhir dari segalanya namun tapal batas untuk terus melakukan inovasi dan terobosan yang tidak linier,” ajaknya.
Sebagai salah satu terobosan di era Pandemi Covid-19, Kebijakan pemulihan sektor pariwisata aman berdasarkan protokol kesehatan membutuhkan dukungan dari segala pihak baik pelaku pariwisata, masyarakat, pemangku adat, tokoh agama, jurnalis hingga wisatawan itu sendiri. Dengan kembalinya denyut nadi pariwisata domestik yang aman berdasarkan protokol Kesehatan, diharapkan mampu menepis anggapan bahwa Bali bukanlah surga yang hilang.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu tidak saja berdampak buruk pada sektor kesehatan masyarakat, namun juga menghancurkan sektor pariwisata dalam negeri. Bali sebagai penyumbang terbesar devisa negara dari sektor pariwisata juga ikut terkena imbasnya. Anjloknya Pariwisata di Bali pun mempengaruhi subsektor lainnya seperti pertanian, transportasi, akomodasi, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata RI Henky Hotma Parlindungan Manurung, posisi Bali menjadi sangat penting bagi Indonesia. Karena Bali merupakan ikon pariwisata dunia yang dimiliki Indonesia. Dia mengatakan, pandemi Covid-19 bukan hanya dihadapi Negara Indonesia saja. Karena itu, pihaknya di Kementerian Pariwisata RI bersama kementerian lainnya telah membuatkan berbagai kebijakan dari segala sisi persoalan. Salah satunya dari sisi suplai dengan memberikan keringan-keringanan maupun relaksasi.
“Misalnya mengenai keringanan pembayaran listrik. Begitu juga program kementerian lainnya berupa bantuan untuk informal worker. Dan kami bersama Pemprov Bali akan menciptakan program pemulihan Bali,” katanya. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Antar Media Bali Bangkit I Nyoman Wirata, regulasi mengenai penerapan protokol kesehatan telah dibuat Pemerintah Pusat maupun Pemprov Bali agar bisa membangkitkan kepercayaan internasional.
Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila seluruh komponen bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipastikan. Pertema, pemerintah daerah memastikan bahwa protokol kesehatan sudah dilaksanakan benar dan tepat. “Jangan sampai menjadi pajangan saja,” jelasnya.
Untuk memastikannya, tidak bisa hanya dengan mengandalkan Satpol PP semata. Seluruh jajaran mesti dilibatkan sampai ke tingkat bawah. Baik itu desa dinas maupun desa adat. Menurutnya, inilah yang perlu disosialisasikan dan diedukasikan kepada masyarakat. Penerapan protokol kesehatan yang kurang maksimal akan berimplikasi terhadap lambannya upaya pemulihan perekonomian. Terlebih Bali sejauh ini bertumpu pada sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.
“Ekonomi Bali terdiri dari tiga pariwisata, pertanian, dan perindustrian. Yang menjadi motornya sekarang ini pariwisata. Ketika motor yang besar tidak jalan, yang lain akan macet,” jelasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah situasi pandemi ini harus menjadi pelajaran bagi pemangku kepentingan. Khususnya dalam menyeimbangkan pengembangan ekonomi daerah yang tidak hanya berat ke satu sektor saja. “Ke depan ini mesti menjadi pengalaman. Jangan sampai pariwisata dijadikan dewa. Harus diselaraskan dengan pengembangan sektor lainnya. Sebetulnya, ini bukan wacana baru, tapi pelaksanaannya saja yang belum,” ujarnya. (ist)
