Penerimaan Pasar Mangu Giri Sedana Terapkan SIPPE
(Baliekbis.com), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, BPD Bali dan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, yang telah meluncurkan inovasi produk Quick Response (QR) Code.
“Dengan implementasi QR Code pembayaran retribusi pasar atau Sistem Iuran Pengelolaan Pasar Elektronik (SIPPE), penerimaan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana dilakukan secara non tunai dan melalui sistem perbankan.
Kami ikut bangga atas terobosan yang mampu kita tempuh bersama guna mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien,” ujar Causa Iman Karana yang akrab disapa CIK, Rabu (19/12) saat Launching Elektronifikasi Pembayaran Retribusi (E-Retribusi) Pasar/Sistem Iuran Pengelolaan Pasar Secara Non Tunai (On Line) di Pasar Beringkit Badung.
Dengan implementasi sistem tersebut, ke depan secara berangsur-angsur dapat terbentuk suatu komunitas/masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai atau Cash Less Society. Menurut CIK, diimplementasikannya sebuah metode pemrosesan pembayaran sebagai upaya mendorong peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan formal dan mendukung tugas Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran khususnya dalam mendorong penggunaan transaksi non tunai atau yang dikenal dengan Gerakan Nasional Non Tunai dan Keuangan Inklusif.
Jika sebelumnya pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pasar atau iuran pengelolaan pasar dilakukan secara tunai, maka kini dengan diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan metode absensi para pedagang pasar, menggunakan Quick Respon (QR) Code yang berbasis Basic Saving Account (BSA) serta proses auto debet sehingga transaksi menjadi lebih praktis, cashless, cepat, sesuai dan aman.
Ditambahkan implementasi elektronifikasi transaksi penerimaan maupun pengeluaran Pemerintah Daerah selain dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat/pedagang pasar juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yaitu mencegah penerimaan uang palsu, mengontrol dengan mudah, menghindari salah hitung, transaksi tercatat secara otomatis, mengurangi fraud, aman, akurat serta efisien. Dan memudahkan pengawasan serta sistem pencatatan menjadi lebih transparan. Sementara Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menyambut baik serta mengapresiasi langkah pembayaran non tunai ini. “Kami atas nama Pemerintah Daerah menyambut baik dan mendorong sistem ini bisa terwujud. Astungkara pada hari ini bisa kita launching,” paparnya. (bas)
