Penggunaan APBN untuk Proyek Strategis Nasional di Bali Lancar, Realisasi 98,71 Persen
(Baliekbis.com),Kepala Kanwil DJPb Teguh Dwi Nugroho Bali mengatakan perkembangan realisasi APBN 2021 secara umum berjalan relatif lancar. Realisasi Belanja Negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp10,95 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar 92% dari total pagu dan Rp11,60 triliun untuk Belanja TKDD (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa).
“Penggunaan APBN untuk pembangunan berbagai macam Proyek Strategis Nasional di Provinsi Bali juga berjalan lancar dengan realisasi aggregate mencapai 98,71% dari
total anggaran yang dialokasikan,” jelas Teguh Dwi Nugroho saat menyampaikan perkembangan
pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi Bali periode Triwulan IV tahun 2021, Rabu (26/1) di Denpasar.
Acara tersebut dihadiri Kepala Kanwil DJKN Prov Bali & Nusra, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov Bali Anugerah Komara,
Kepala Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Data & Pengawasan Potensi Perpajakan Bayu Setiawan dan
Kepala Kanwil DJBC Prov Bali NTT NTB diwakili Kabid Fasilitas Kepabeanan & Cukai Iskandar.
Adapun Proyek Strategis Nasional dimaksud
antara lain pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas (Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan,
Pelabuhan Bias Munjul), Embung Sanur, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura
Besakih, dan Jembatan Shortcut Denpasar Gilimanuk.
Terkait TKDD, total realisasi TKDD pada tahun 2021 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp11,6 triliun
yang terserap 99,2% dari pagu secara keseluruhan. “Penyerapan tertinggi berada pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yaitu masing-masing sebesar 144%,” jelasnya.
Terkait realisasi DAK Fisik, keberhasilan Pemerintah Daerah menjadikan Kontrak
dari Rencana Kegiatan sangat rendah (78,85%), dimana kondisi secara Nasional adalah 91,37% sesuai informasi dari Kepala Badan Keuangan Provinsi Bali.
Hal ini disinyalir karena adanya penetapan Harga Penerapan Sensisi (HPS) oleh Tim Perencana di Pemda terlalu tinggi sehingga penawaran pihak ketiga jauh di bawah HPS. Juga adanya beberapa
kegiatan yang tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan di Pemda, salah satunya
Pembangunan Puskesmas di Gianyar. Selain itu juga dimungkinkan adanya keterlambatan
munculnya produk di e-catalog sehingga tim pengadaan tidak mendapatkan kesempatan yang
cukup memadai dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang.
“Dan yang terakhir
walaupun hanya di sektor tertentu, namun adanya keterlambatan penerbitan juknis dari K/L,
misalnya yang terjadi di Diknas yang dari sebelumnya kontraktual menjadi swakelola,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, capaian Output DAK Fisik Tahun 2021 di Provinsi Bali rata-rata sebesar 75,30%. Sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan DAK Fisik rata-rata 69,12% dengan
penyerapan tertinggi di Kabupaten Tabanan sebesar 87,59%.
Namun, yang perlu
mendapatkan perhatian lebih adalah masih tingginya saldo DAK Fisik di RKUD yang mencapai
Rp 215,59 miliar di seluruh Bali.
Untuk Kinerja Cadangan DAK Fisik, pada tahun 2021 Kota Denpasar, Kab
Badung, Kab Gianyar, dan Kab Tabanan (Sarbagita) mendapatkan alokasi Cadangan DAK
Fisik Bidang Sanitasi sebesar Rp83,236 miliar namun yang penyalurannya mendekati 100%
hanya Kab. Tabanan. Sedangkan untuk Alokasi Cadangan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup
sebesar Rp 2,918 miliar untuk Kab Badung dan Denpasar, dan hanya Kab Badung yang
menyalurkan walaupun masih di bawah 50%.
Untuk Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa dan Dana BOS, sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan Dana Desa rata-rata 85,39% dengan penyerapan tertinggi Kab. Jembrana 93,14% dan terendah Kota Denpasar 65,29% dan Saldo Dana Desa di RKD masih Rp99,19 miliar dari seluruh desa di Bali.
Sedangkan untuk Dana BOS yang penyalurannya di Provinsi Bali dilaksanakan melalui KPPN Denpasar, total dana yang telah tersalur yang dibagi menjadi 3 tahap adalah
total Rp1 triliun.
Terkait Realisasi KUR, Kinerja Penyaluran KUR s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp6,99
triliun. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp 4,047 triliun. Penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan total Rp1,16 triliun. Kab. Klungkung di peringkat terendah dengan total Rp391 miliar.
Mengenai Progress PEN Tahun 2021 di Provinsi Bali, sampai dengan 31 Desember 2021 total realisasi PEN Bali mencapai Rp 4,87 triliun yang didominasi pada cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp2 triliun. (ist)
