Perhelatan Pilkada: Cari Pemimpin Wirang Terhadap Masyarakat
(Baliekbis.com), Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 sudah semakin dekat. Khususnya di Bali, masing -masing partai politik sudah saling melakukan penjajagan untuk melakukan koalisi.
Partai politik sudah menimang-nimang siapa bakal calon yang akan diusung. Walaupun saat ini situasi perpolitikan belum begitu hangat, di media sosial sudah mulai terpampang prediksi calon yang akan memimpin Bali dan delapan kabupaten dan satu kota di Bali.
Masyarakat hanya berharap, pemimpin ke depan membawa perubahan yang signifikan terhadap harapan kesejahteraan masyarakat. Harapan kesejahteraan itu seperti bagaimana pemimpin dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Bagaimana pemimpin memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan yang sangat memuaskan. Pelayanan kesehatan tidak diskriminatif. Bagaimana pemerintah membuka akses pendidikan secara adil bagi masyarakat.
Calon pemimpin tidak memberikan janji-janji yang pragmatis dan populis tetapi sangat ribet diterapkan ketika terpilih menjadi pemimpin. Beri masyarakat harapan yang bersifat nyata dan bersifat mendidik bagi masyarakat.
Masyarakat Bali saat ini masih banyak yang berpenghasilan yang tidak berkecukupan. Sebagai calon pemimpin mencoba merekam apa permasalahan yang dialami masyarakat.
Dari hasil rekaman itu, dicarikan solusi ketika menjabat dan jangan memberi harapan-harapan yang abstrak dan sulit untuk direalisasikan.
Pejabat selama, mungkin melupakan janji-janji yang dijanjikan ketika pilkada sebelumnya.
Masyarakat berharap dan sudah memberikan dukungan, tinggal merealisasikan harapan masyarakat. Banyak kepala daerah yang amnesia ketika menjabat sehingga lupa akan janji-janjinya.
Pilkada yang akan datang tidak ada yang menjamin bebas politik uang. Jika ini yang terjadi dapat dibayangkan berapa investasi yang harus dikeluarkan.
Investasi yang dikeluarkan di awal tentu akan ada perhitungannya ketika menjabat. Jika pola ini terus terjadi siapa yang berani menjamin pilkada berjalan bebas politik uang.
oleh Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum. Dosen FKIP Universitas Dwijendra
