Perry Warjiyo: Digitalisasi Merubah Lanskap Perekonomian Dunia
(Baliekbis.com),Menghadapi digitalisasi ekonomi ke depan, para pengambil kebijakan, termasuk bank sentral perlu memahami perubahan-perubahan pemikiran ekonomi sehingga dapat melakukan respons kebijakan secara tepat.
“Untuk itu, munculnya pemikiran-pemikiran, perumusan riset, dan kebijakan, menjadi salah satu prasyarat penting dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang juga Editor in Chief BMEB dalam pembukaan Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-13 dan Call for Papers, Kamis (29/8/2019) di Anvaya Kuta.
Konferensi kali ini mengambil tema “Maintaining Stability and Strengthening Momentum of Growth Amidst High Uncertainties in Digital Era”, yang relevan dengan kondisi di mana pengambil kebijakan menghadapi kemajuan teknologi, terutama digitalisasi telah merubah lanskap perekonomian dunia secara keseluruhan.
Penyelenggaraan konferensi internasional dan call for papers ini, selaras dengan komitmen Bank Indonesia untuk memberi kontribusi nyata pada perekonomian, melalui peningkatan kualitas riset akademis dan kebijakan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang riset ekonomi.
Dalam sambutannya, Perry menyampaikan ada empat karakteristik meredanya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Pertama banyaknya negara yang mengandalkan internal (domestik) dalam merespons ketegangan perdagangan internasional. Kedua,a rus modal antar negara dan nilai tukar yang semakin bergejolak. Ketiga, respons kebijakan bank sentral tidak dapat mengandalkan suku bunga.
Mandat bank sentral di beberapa negara tidak hanya menjaga inflasi tapi juga stabilitas sistem keuangan, sehingga kebijakan makroprudensial menjadi penting. Dan keempat semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi maupun keuangan.
Lebih lanjut, Perry menyampaikan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bank sentral dan pengambil kebijakan dalam merespons hal tersebut. Pertama, menerapkan bauran kebijakan bank sentral (policy mix). Kedua, perlunya memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi.
Ketiga, perlunya memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana Bank Indonesia menyusun Visi SPI 2025 untuk mengintegrasikan ekonomi dengan keuangan digital.
Dalam penyelenggaran konferensi yang akan mempresentasikan 65 artikel ilmiah terbaik dari 16 negara, Bank Indonesia melalui Institut Bank Indonesia telah bersinergi dengan berbagai pihak, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Asia-Pacific Applied Economics Association (APAEA), Asian Development Bank (ADB) dan 5 universitas (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjadjaran).
Sejak didirikan pada tahun 2015, Institut Bank Indonesia sebagai departemen yang mengelola penelitian dan pengajaran di Bank Indonesia, telah secara sistematis mendorong penguatan ekosistem riset akademis dan kebijakan di bidang ekonomi di tanah air melalui peningkatan kualitas publikasi riset dan infrastruktur pendukungnya, termasuk peningkatan kualitas penyelenggaran konferensi internasional.
Upaya-upaya yang telah ditempuh Institut Bank Indonesia mencakup peningkatan kualitas BMEB sebagai jurnal internasional yang sejak Juli 2019 telah terindeks Scopus, dan penyelenggaraan acara tahunan BMEB International Conference and Call for Papers, yang dari tahun ke tahun terus menarik minat peneliti-peneliti terkemuka di bidang ekonomi baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dimana 437 artikel ilmiah telah dikirim dari 40 negara untuk mengikuti seleksi BMEB.
Di sisi lain, Perry menambahkan perlunya meningkatkan komunikasi dan transparansi agar kebijakan dipahami oleh pelaku ekonomi. Perlunya memanfaatkan era digitalisasi untuk mendorong ekonomi dan tetap menjaga stabilitas.
Salah satu respon kebijakan bank sentral (BI) adalah melalui Visi Sistem Pembayaran 2025: bagaimana mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital. “Kita mendorong perbankan untuk mengembangkan digitalisasi dan bagaimana fintech tetap interlink dengan digitalisasi perbankan, agar tidak terjadi shadow banking,” jelasnya.
Juga perlu mendorong inovasi di sektor riil baik di start-up fintech maupun perbankan. Harus seimbang antara inovasi dengan perlindungan konsumen, cyber risk, dan pengembangan bisnis. Dalam visi SP ini juga memasukkan kepentingan nasional, antara lain kebijakan GPN dan QRIS. (bas)
