(Baliekbis.com), Masalah penting yang kini dihadapi sekolah swasta khususnya SMA dan SMK adalah menurunnya jumlah siswa. Hal itu terjadi karena penerapan rombel (rombongan belajar) yang tidak sesuai regulasi oleh sekolah negeri, adanya penambahan ruang kelas dan PPDB yang belum objektif.
“Setelah pengumuman PPDB masih ada siswa yang masuk ke negeri. Ini terlihat dari banyaknya siswa yang sudah diterima di swasta, kemudian pindah,” ujar sejumlah perwakilan sekolah dalam pertemuan di Aula Dwijendra, Rabu (3/8) yang dihadiri Ketua Perguruan Swasta se Bali, Ketua BMPS kab/kota dan kepala sekolah swasta.
Pada rombel yang diatur sebanyak 36 siswa per kelas, dalam prakteknya lebih dari itu. “Bisa 40 siswa bahkan lebih. Kondisi ini tidak saja mempengaruhi saya tampung swasta jadi berkurang juga dari sisi pembelajaran jelas kurang efektif karena jumlah siswa berjubel dalam kelas,” ungkap Ketua BMPS Karangasem Drs. Putu Astawa,MSi.
Tokoh pendidikan yang juga sebagai pengawas ini menambahkan akibat kelebihan siswa, bahkan ada sekolah (negeri) yang kemudian memanfaatkan lab dan perpustakaan jadi ruang belajar. Permasalahan makin kompleks dengan terus bertambahnya sekolah negeri baru. Sehingga keberadaan sekolah swasta makin terdesak karena jumlah muridnya terus menipis dan akhirnya tidak beroperasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama itu, pihak pengelola sekolah swasta berharap aturan yang sudah ada bisa dijalankan secara konsisten. “Kita berharap pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta yang saat ini juga menyerap tenaga kerja ribuan orang. Kalau sekolah swasta tutup, mau dikemanakan mereka,” ungkap Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Bali Ngurah Ambara Putra.
Pertemuan pada intinya juga berupaya mencari solusi sehingga kondisinya tidak semakin memburuk. Sebab harus diakui, saat ini banyak sekolah swasta yang dapat siswa sedikit sehingga berhenti beroperasi. Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam mengatasi kondisi saat ini dimana sekolah swasta kelebihan bangku karena tidak dapat murid, sementara sekolah negeri terus bertambah.
Pada pertemuan tersebut diusulkan agar berbagai masukan disampaikan ke pihak terkait di Bali termasuk Pusat sehingga masalah yang terjadi bisa diminimalisir.
Sementara itu Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Ketut Wirawan mengajak para pengelola sekolah swasta untuk tetap berupaya meningkatkan kualitas. “Kita perlu mendorong pemerintah agar menerapkan regulasi yang ada dan swasta juga terus berbenah, cari tahu apa yang menjadi kebutuhan siswa saat ini dan kita fasilitasi sehingga setelah tamat mereka bisa mrlanjutkannya, apa bekerja atau sekolah,” tambah Wirawan.
Wirawan juga mengatakan pihaknya siap memfasilitasi guru-guru swasta untuk meningkatkan kompetensi sehingga secara kualitas bisa bersaing bahkan lebih. (ist)
