Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024: Sinergi Memperkuat Stabilisasi dan Transformasi Ekonomi Nasional

(Baliekbis.com),Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) dilaksanakan pada 29 November 2024 di Grha Bhasvara Icchana, Bank Indonesia. PTBI dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua OJK dan LPS, dan lembaga terkait lainnya, Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, pemimpin media masa nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.

PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri keuangan.

Prabowo menyebut bahwa saat ini kita sudah berada di jalan yang tepat. Indonesia memiliki sumber daya di mana hampir seluruh elemen merupakan hal yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Indonesia perlu bersyukur dan bangga karena ekonomi Indonesia dapat dikendalikan dengan pruden, tertib, dan aman. Hal ini juga diimbangi dengan inflasi Indonesia yang rendah. Prabowo menyampaikan, hal ini perlu terus dijaga mengingat kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian.

“Mari bersama semua unsur di semua bidang dengan semua keahlian, kita harus bekerja dalam satu kesatuan. Kita yakin kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan”. Demikian petikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada PTBI 2024 yang mengusung tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan optimisme Bank Indonesia bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan semakin baik, namun dengan tetap mewaspadai meningkatnya sejumlah tantangan global.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%, dan akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 didukung oleh konsumsi, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat.

Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diantisipasi yakni perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi dunia yang lambat, suku bunga negara maju yang masih akan bertahan tinggi, kuatnya mata uang dolar AS, serta pelarian modal dari emerging markets ke negara maju. Sinergi sebagai kunci untuk prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat. Dalam kaitan itu, sinergi bauran kebijakan meliputi lima area penting, yakni: (i) stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan; (ii) pertumbuhan domestik melalui peningkatan konsumsi dan investasi; (iii) peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional; (iv) pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian; serta (v) digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.

Untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valas (PUVA) yang modern dan maju serta mendukung pembiayaan ekonomi nasional, dalam PTBI 2024 Bank Indonesia juga meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030. Bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (“pro-stability and growth”).

Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (“pro-growth”). Pada saat yang bersamaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga melaksanakan PTBI Provinsi Bali 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Deputi Kepala dan Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi/lembaga vertikal, pimpinan perbankan, akademisi, media serta stakeholders Bank Indonesia Provinsi Bali.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemerintah, OJK, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat atas tercapainya perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang membanggakan. Ekonomi Bali 2024 tumbuh 5,43% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, tetap didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali. Pada Oktober 2024, inflasi Provinsi Bali tercatat sebesar 2,51% atau dalam rentang target sasaran 2,5±1 %. Inflasi pangan juga tercatat terkendali sebesar 3,98%, di bawah target 5%. Utari menyampaikan, stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali tetap terjaga dengan intermediasi perbankan yang kuat, tercermin dari total kredit yang tumbuh 10,27% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh 15,02% (yoy) pada Oktober 2024, dengan risiko non performing loan yang rendah sebesar 1,74%.

Capaian tersebut didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, seluruh pemda di Bali telah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan total transaksi mencapai Rp2,24 miliar sepanjang 2024, tumbuh 1.821% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi Bali 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8%, dengan inflasi yang berada pada rentang target sasaran. Outlook penyaluran kredit diproyeksi mencapai target nasional, dengan pengguna QRIS yang terus meningkat.

Strategi kebijakan Bank Indonesia diselaraskan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berfokus pada penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi. Lebih lanjut, 3 flagship event akan dilaksanakan pada 2025, yaitu (i) Bali Jagadhita sebagai media promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi, (ii) Baligivation dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui digitalisasi, dan (iii) Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai sarana TPIP-TPID untuk mengurangi tekanan inflasi pangan bergejolak.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan bahwa stabilitas pertumbuhan ekonomi Bali masih menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Oleh karena itu, terdapat 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memberikan 13 (tiga belas) apresiasi Bali Kertha Bhuwana kepada mitra strategis Bank Indonesia yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Indonesia di Provinsi Bali. Bank Indonesia terus berkomitmen mengoptimalkan bauran kebijakan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.