PTIJK 2018 OJK Bali-Nusra, Pertumbuhan Ekonomi Bali Positif
(Baliekbis.com), Meski Bali mengalami banyak cobaan seperti erupsi Gunung Agung namun secara umum pertumbuhan ekonomi Bali masih positif. Demikian antara lain terungkap dalam PTIJK (Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan) 2018 OJK Bali-Nusra, Jumat (9/2) di Nusa Dua Hall, Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan dengan tema “Memacu Pertumbuhan” ini dihadiri kurang lebih 250 undangan stakeholders OJK yang terdiri dari para pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI, Anggota DPD RI Utusan Provinsi Bali, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bali, para Bupati/Walikota di Provinsi Bali, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dinas dan instansi vertikal, anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Bali dan Satgas Waspada Investasi, serta akademisi di wilayah Bali.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang hadir mewakili Gubernur Bali menyampaikan arahan terkait kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta pandangan dan harapan kepada pelaku industri jasa keuangan di Bali. Sudikerta minta pelaku industri keuabgan agar dapat saling bersinergi dan turut berkontribusi secara optimal membangun perekonomian Bali yang lebih baik. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusra Hizbullah dalam sambutannya menyatakan tahun 2017 bukanlah tahun yang mudah disertai dengan bencana alam erupsi Gunung Agung. Namun berkat koordinasi kebijakan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan otoritas perekonomian, imbas negatif dari tekanan perlambatan ekonomi global dan dampak bencana alam tersebut dapat dikendalikan.
Lebih jauh dijelaskan bahwa secara regional, perekonomian Provinsi Bali bertumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 mencapai 5,59%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%. Sektor jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan – baik bank umum maupun BPR, industri keuangan non-bank dan pasar modal turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sektor perbankan masih memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan selama tahun 2017. Sektor ini tumbuh signifikan dengan berbagai indikator kinerja yang terus membaik, antara lain volume usaha yang diukur dari nilai total aset meningkat sebesar Rp17,82 triliun atau tumbuh 9,89% (yoy) menjadi Rp197,98 triliun di bulan Desember 2017. Peningkatan aset perbankan tersebut ditopang oleh peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp146,18 triliun, tumbuh sebesar 10,51% (yoy), lebih tinggi dari perumbuhan DPK nasional yang tercatat 9,35% (yoy).
Fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusra tahun 2017 sebesar Rp145,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,66% dan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat sebesar 8,35%. Dari sisi risiko kredit perbankan, dapat dilaporkan bahwa pengelolaan risiko kredit perbankan di Bali dan Nusra pada tahun 2017 masih terkendali. Rasio NPL perbankan di Provinsi NTB hanya sebesar 1,62% dan NTT sebesar 2,18 menurun dibandingkan posisi tahun 2016 dan berada di bawah rasio NPL nasional. Rasio NPL perbankan di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 3,42%, meningkat dari tahun lalu yang tercatat sebesar 2,42% dan berada di atas NPL Nasional yaitu 2,59%. Namun masih dibawah batas ambang 5%.
Pertumbuhan di tahun 2017 tidak hanya berasal dari sektor perbankan. Kinerja di sektor lain selain perbankan yaitu sektor pasar modal dan IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan tersebut antaralain meliputi peningkatan jumlah investor di pasar modal dan jumlah piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan. Jumlah investor saham yang tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) selama tahun 2017 meningkat dari 13.041 investor di Quartal I-2017 menjadi 15.544 investor pada Desember 2017 atau bertambah 2.503 investor. Selain itu, jumlah piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan di wilayah Bali dan Nusra tahun 2017 meningkat sebesar Rp1,6 triliun (15,12%-yoy) yaitu dari Rp10,9 triliun menjadi Rp12,56 triliun. Begitu pula dengan total aset Dana Pensiun, Jamkrida, dan modal ventura juga mengalami peningkatan.
Selain itu, Hizbullah juga melaporkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang difokuskan pada program peningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2017 telah terlaksana yaitu percepatan penyerapan dan perluasan akses petani padi dan peternak sapi pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) antara lain dilakukan melalui sosialisasi tentang program asuransi tersebut. “Terselenggaranya program TPAKD selama tahun 2017 ini, tentu tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya, dan untuk itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan kerja sama dari berbagai pihak selama ini, sehingga program-program TPAKD bisa terlaksana,” kata Hizbullah.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung salah satu Program Pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga jasa keuangan, lembaga perbankan di Bali dan Nusra aktif berpartisipasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran KUR oleh perbankan di wilayah Bali dan Nusra sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp 6,58 triliun atau 6,80% dari realisasi KUR nasional yang tercatat sebesar Rp96,7 triliun. Di sisi literasi keuangan, indeks literasi keuangan Provinsi Bali sebesar 37,45% (lebih tinggi dari indeks literasi nasional 29,66%) atau peringkat ke-5 dan indeks inklusi keuangan sebesar 76% (lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 67,82%) atau peringkat ke-3. Program literasi/edukasi dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan edukasi, eksibisi dan lomba serta partisipasi dalam acara-acara untuk memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan. (sbb)
