Puspa Negara: Badung Tak Perlu Pesimis, Pariwisata masih Menjanjikan

(Baliekbis.com),APBD Badung 2020 mengalami trend pesimis di sektor asumsi. Hal ini menunjukkan pemerintahan masih monoton dan kurang greget.

Seperti terlihat di APBD Badung dalam Rancangan KUA & PPAS tahun 2020 dimana pendapatan dirancang hanya Rp 6,8 triliun atau turun 11,95% dari APBD induk 2019 yang ditetapkan Rp 7,7 triliun menunjukkan adanya trend penurunan.

Asumsi besaran penerimaan daerah yang mestinya dirancang naik/optimis, tapi kenapa menjadi pesimis. “Padahal tidak ada asumsi kejadian luar biasa atau post majeur yang mendegradasi pariwisata,” ujar pengamat pariwisata Puspa Negara,MSi., Sabtu (20/7/2019) menanggapi penurunan APBD tahun 2020.

Sementara sektor pariwisata menunjukkan trend peningkatan, seperti jumlah kunjungan wisman ke Badung di tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 12% serta peningkatan proyeksi dari tahun 2019 ke 2020. “Itu artinya ada asumsi pesimistis dan yang diakibatkan oleh asumsi pendapatan yang tidak mencapai target,” ujar mantan Anggota DPRD Badung asal Legian ini.

Sejatinya dalam pengelolaan APBD asumsinya harus optimis/positif didukung oleh kerja keras, inovasi, penguasaan teknologi dan perubahan pola kerja yang lebih efisien, efektif dan produktif.

Menurut Puspa Negara, khusus di sektor pendapatan sebenarnya masih sangat banyak sumber-sumber yang bisa dimaksimalisasi oleh pemerintah. Seperti pengelolaan jasa biro perjalanan wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum digarap dengan maksimal.

Terbukti sistem penjualan kamar, perjalanan wisata, kuliner dan ekstra value package yang dikelola secara online maupun Offline oleh para agent di Badung belum tersentuh. Padahal kewenangan jelas ada. Ditegaskan sejauh ini sektor pariwisata tumbuh pesat dengan berbagai pembaharuan teknologi dalam sistem dan manajemen digitalisasi. Dimana tak kurang ada 12 agent BPW online beroperasi di Badung yang belum tersentuh atau sama sekali belum pernah diajak sharing/gathering. Seperti Traveloka, Agoda, Zuzu, Booking.com, Pegi Pegi, Ticket.com dan lain lain. “Mereka sangat mungkin dijaring karena kantor dan operasionalnya ada di Badung,” tambahnya.

Diproyeksi lebih dari 4,5 juta wisman yang ke Badung dari 6,5 juta pada tahun 2018 adalah via online yang luput dari kewajiban pajak daerah. “Mereka harus diajak gathering untuk mendapatkan data ansih sistem kerja mereka. Dan ini perlu langkah berani,” ujar Puspa Negara.

Selain itu masih ditemukan secara empirik ratusan bahkan ribuan sarana akomodasi yang belum mengantongi NPWPD yang tersebar di Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi. Ini potensi yang sangat besar. Karena sejauh ini disinyalir pemerintah belum memiliki data valid jumlah sarana akomodasi/jumlah kamar di Badung termasuk belum ada cara penghitungan okupansi rata-rata yang akurat. Demikian juga sarana pariwisata lainya seperti Spa, Resto, Atraksi, House music & Francise masih belum terdata dengan baik.

“Jadi asumsi penerimaan di Badung harusnya bisa naik dan dipastikan naik. Dengan catatan ada kemampuan untuk melakukan diversifikasi, ekstensifikasi dan digitalisasi,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Sesuai UU No.28 Tahun 2009 dan gerak inovasi, Puspa Negara mengaku optimis APBD 2020 yang diasumsi Rp 6,8 triliun bisa naik hingga Rp 8,5 triliun dari perhitungan pertumbuhan wisman naik 12% year to year. “Jadi angka APBD Th 2019 yang ditetapkan Rp 7,7 triliun bisa naik 12% menjadi Rp8,5 triliun jika ada langkah greget dari pemerintah Badung,” tambahnya. *puspa negara