Rakergub FKD MPU XVIII Lampung 2018, Evaluasi Pembangunan Daerah
(Baliekbis.com), Berbagai kebijakan telah diambil dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XVIII Tahun 2018 yang berlangsung pada Rabu (28/3) di Ballroom Swissbell Hotel Bandar Lampung. Raker Gubernur anggota FKD-MPU pada tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi MPU” tersebut dibuka oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Melalui rapat kerja Gubernur ini dapat dievaluasi hasil kerjasama yang telah ditetapkan bersama-sama sebelumnya dan telah menjadi komitmen masing-masing anggota forum dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing kedepannya. Menurut Assisten Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Ida Bagus Kade Subhiksu yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika, untuk tahun ini isu yang di bahas mengenai penyelesaian masalah PMKS (ODMK/ODGI), penyediaan informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah dan pembentukan MOU Tourism Trade Investment Center.
Selain itu, dengan kesepakatan yang telah dijalin dalam Rakergub FKD-MPU, Pemerintah Daerah dimungkinkan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam untuk selanjutnya dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bersama. Lebih lanjut, agar kerjasama antar anggota FKD-MPU berjalan baik, Subhiksu mengemukakan setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seluruh anggota perlu menyamakan persepsi mengenai bidang-bidang apa yang akan dikerjasamakan. Kedua, kerjasama yang dilaksanakan hendaknya tidak terbatas pada aspek kewilayahan dan potensi daerah, akan tetapi juga untuk mempelajari keunggulan daerah lain untuk meningkatkan daya saing masing-masing anggota.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo yang dalam kesempatan tersebut mewakili Menteri Dalam Negeri, menenkankan agar Rakergub tidak hanya kegiatan seremonial namun dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh anggota MPU. “Saat ini, kita sedang memasuki tahapan pembahasan dan persiapan penyelesaian Musrenbang Provinsi untuk menyusun agenda pembangunan di tahun 2019, sehingga apa yang menjadi kesepakatan antar anggota MPU baik dalam tataran kebijakan maupun tataran teknis hendaknya bisa ditindaklajuti rumusannya dalam RKPD 2019, “ ungkap Hadi dalam rilisnya.
Melalui kegiatan rapat kerja ini, Hadi berharap kerjasama antar masing-masing anggota MPU lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam. “Harapan kami agar kerjasama ini selalu dimanfaatkan, ditingkatkan, terukur dan dipertajam, khususnya dalam menggarap potensi daerah, sehingga provinsi bisa saling melengkapi yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghentikan impor,” ujarnya. Tahun 2019 merupakan tahapan akhir RPJMN 2015-2019. Oleh karena, Hadi meminta kegiatan ini sebagai wadah untuk mewujudkan target pembangunan nasional.
Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya menjelaskan jika rapat kerja Gubernur tersebut dilaksanakan awal tahun agar hasil dari rapat kerja dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RKPD) tahun berikutnya. Ia mengharapkan agar Rakergub FKD-MPU dapat berimplikasi teruwujudnya komitemen bersama satuan kerja dimaisng-masing provinsi dan program kerjasama yang diusulkan adalah program unggulan daerahnya masing-masing. “Kerjasama yang dilakukan pun hendaknya yang fokus pada sektor utamanya untuk meningkatkan indeks peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan kesehatan dan daya beli sehingga manfaatnya akan terukur,” ujarnya. (sus)
