RAPI Mesti Rangkul Pecalang
(Baliekbis.com), Penyelenggaraan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, mendukung kegiatan ekonomi serta meningkatkan hubungan antar-bangsa. Mengacu pada UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, anggota RAPI diharapkan dapat segera merangkul para penyelenggara telekomunikasi radio yang beroperasi di Bali. Khususnya para pecalang yang berada di pedesaan, yang telah menerima bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Bali untuk pengadaan sarana dan prasarana telekomunikasi seperti Handy Talky (HT) agar segera bisa dibantu pengurusan izin perangkatnya, sehingga pengaturan frekuensi radio dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu dengan frekuensi yang tidak berizin. Demikian terungkap dalam sambutan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara Musyawarah Daerah ke-VII RAPI Daerah 14 Bali, di Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar, pada Sabtu (04/11). Pastika juga mengungkapkan bahwa dalam tantangan teknologi informasi yang semakin mengglobal, maka diharapkan RAPI dapat menjaga dan meningkatkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menerima dan menyampaikan informasi darurat bila terjadi kebencanaan.
Terkait dengan pelaksanaan Musda maka Pastika menyampaikan agar pelaksanaan Musda yang bertujuan untuk mengenang perjalanan panjang berdirinya sebuah organisasi, juga diharapkan dapat bertujuan untuk menentukan pilihan untuk kepengurusan yang baru, karena setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus yang baru. Pastika berharap, siapapun yang akan terpilih nanti, agar dapat lebih meningkatkan lagi perjuangan organisasi demi kemajuan RAPI Daerah Bali ke depan. Sementara itu, Ketua Umum RAPI Nasional Budi Sulistiono mengatakan, bahwa pelaksanaan Musda merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi RAPI daerah yang merupakan perwujudan kedaulatan anggota. Ia berharap musda tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi seluruh anggota dalam membahas pertanggung jawaban dan dalam memilih pengurus yang baru masa periode 2017-2022.
Sementara Ketua Panitia Musda ke-VII Rapi Daerah 14 Bali melaporkan, bahwa persiapan Musda telah dilaksanakan sejak bulan Januari. Namun persiapan Musda sempat diwarnai dengan peningkatan Status Gunung Agung menjadi “AWAS” yang membuat para anggota RAPI harus turun langsung dalam kegiatan peduli kebencanaan dengan mendirikan Posko Bantuan Komunikasi di setiap POS (Camp Penampungan Pengungsi) dan diatensi penuh dari pengurus nasional dengan menugaskan 3 departemen untuk pemantauan lewat ROIP dan aplikasi ‘team speak’. Dengan kerja sama yang baik, harapannya agar siaga bencana Gunung Agung dapat segera berakhir dan terkait dengan Musda. Dan semoga Musda dapat berjalan dengan lancar. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, anggota DPRD Provinsi Bali, Ketua ORARI Bali, serta undangan lainnya. (IST)
