Realisasi Belanja Negara di Bali Capai 80,6 Persen hingga Oktober 2024

(Baliekbis.com), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan di Provinsi Bali mencatat hingga 31 Oktober 2024, realisasi Belanja Negara di provinsi setempat untuk mendukung program pembangunan nasional sudah mencapai Rp19,83 triliun dari pagu yang ditetapkan untuk tahun ini.

“Realisasi Belanja Negara ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp9,54 triliun atau 74,3% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun 87,5% dari pagu,” kata Kepala DJPb Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan di Denpasar, Selasa, 26 November 2024.

Mufti Arkan menyampaikan hal tersebut dalam Media Briefing APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali yang juga dihadiri Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Donny Tjahjadi dan perwakilan DJKN Bali Nusra Suparjanto.

Ia merinci, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp9,54 triliun itu meliputi Belanja Pegawai mencapai Rp3,79 triliun, Belanja Barang mencapai Rp3,79 triliun, Belanja Modal mencapai Rp1,92 triliun dan Belanja Bansos sebesar Rp23,19 miliar.

Kemudian Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun ini terdiri atas Belanja Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,73 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,09 triliun, Dana Desa (DD) sebesar Rp632,48 miliar, DAK Fisik sebesar Rp347,06 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp262,09 miliar, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp223,51 miliar.

Ia menambahkan, meskipun dinamika risiko global, kondisi perekonomian Bali relatif stabil dengan tingkat inflasi 2,51% (y-on-y) pada Oktober 2024, turun 0,16% dibanding bulan September 2024 dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. “Kondisi perekonomian yang stabil memiliki implikasi yang positif terhadap kinerja APBN,” ujar Mufti Arkan.

Sedangkan untuk Pendapatan Negara di Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp18,04 triliun atau tumbuh 21,6% (y-on-y). Penerimaan negara tersebut dikonribusikan oleh penerimaan pajak sebesar Rp13,92 triliun atau 76,9% dari target Rp16,86 triliun.

Penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,54 triliun dengan pertumbuhan 23,43% (y-on-y).

Penerimaan Negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,13 triliun, tumbuh 25,61% (y-on-y), yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,50%, Bea Masuk 10,91% dan Cukai Hasil Tembakau 1,40%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bali juga masih tumbuh 5,2% (y-on-y) dengan nilai perolehan sebesar Rp4,12 triliun, yang salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp45,99 miliar, tumbuh 28,07% (y-on-y).

Sementara itu, kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp23,44 triliun atau 75,00% dari target pendapatan, tumbuh 12,16% secara y-on-y.

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,02 triliun atau dengan porsi 59,81% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 40,16% atau Rp9,41 triliun berasal dari dana transfer, dan 0,03% atau Rp6,25 miliar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah.

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun (66,53% dari pagu), tumbuh 12,17% y-on-y. Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp12,45 triliun atau 65,02% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp1,91 triliun atau 39,52% dari pagu.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga.

Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp9,61 triliun untuk 124.864 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp6,07triliun kepada 105.344 debitur.

Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (42%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

Selain itu, dari bidang pengawasan kepabeanan dan cukai, telah dilakukan pemusnahan barang yang Menjadi Milik Negara hasil penindakan dari Kawil DJBC Bali, NTB dan NTT, BC Ngurah Rai, dan BC Denpasar. Barang yang dimusnahkan antara lain 2.191.488 batang sigaret, 20.320,64 liter MMEA, 18.326,20 ml rokok elektril (REL), dan berbagai produk lainnya seperti handphone, komputer tablet (HKT), produk farmasi, kosmetik, airsoftgun, dan produk tekstil.

“Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali,” ujar Mufti Arkan.