Reses Dr. Mangku Pastika, Ingatkan Bappeda Antisipasi Penurunan Anggaran
(Baliekbis.com), Peran Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) sangat besar dan penting dalam mewujudkan pembangunan Bali melalui perencananaan yang handal.
“Jadi otaknya di Bappeda. Kalau perencanaannya baik ini berarti separo tugas sudah selesai,” jelas Anggota Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. saat Reses, Kamis (8/8) bertempat di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Renon Denpasar.
Reses mengangkat tema “Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024” yang menghadirkan narasumber dari Bappeda Bali dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja.
Mangku Pastika juga mengingatkan agar dalam pengelolaan anggaran patuh dengan aturan yakni NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). “Jadi kalau NSPK ini dijalankan dengan baik maka apa yang dilakukan bisa bagus hasilnya dan tidak membawa dampak pada resiko hukum,” ujar Mangku Pastika.
Gubernur Bali 2008-2018 ini juga menjelaskan seperti apa tantangan ke depan yang bisa terjadi yang diistilahkan 3S yakni terjadinya perubahan yang begitu cepat (Speed), mengejutkan (Surprise) dan mendadak (Suddenly).
Juga VUCA yakni Volatility (mudah berubah), Uncertainty (ketidakpastian) Complexity (kompleksitas) dan Ambiguity (ambigu). Jadi kondisi ini mesti dipelajari dengan baik sehingga apa yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana.
Dalam diskusi disinggung pula terkait anggaran (APBD) Bali yang mengalami defisit cukup besar serta potensi penurunan pendapatan di tahun-tahun mendatang. Penurunan anggaran terjadi selain untuk mencicil hutang yang cukup besar juga pemasukan yang dihimpun Bappenda Bali diprediksi menurun.
Seperti sebelumnya disampaikan Kepala Bapenda Made Santha adanya sejumlah aturan baru akan berpengaruh bagi pendapatan Provinsi Bali. Seperti kendaraan listrik yang bebas pajak.
“Pertumbuhan kendaraan listrik melonjak 300 persen dan jumlah kendaraan listrik saat ini 8 ribuan termasuk seribu di antaranya roda empat. Ini jelas mempengaruhi pendapatan ke depannya,” jelas Santha.
Juga dana bagi hasil pajak kendaraan. Menurut Santha mulai Januari 2025 nanti, pemda kabupaten/kota akan mendapat 64 persen. Sedangkan pemprov mendapat sisanya, 36 persen. Sebelumnya porsi pemprov 70 persen dan pemkab/kota 30 persen. Kondisi ini jelas akan menyebabkan penurunan pemasukan.
Oleh karena itu tambah Mangku Pastika, perlu dirancang dengan cermat agar tidak membawa dampak besar bagi kegiatan pembangunan. Harus bisa diprediksi kegiatan apa saja yang akan terkena rasionalisasi dan bagaimana solusinya.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Bali Ida Bagus Made Sutresna menjelaskan secara umum pertumbuhan ekonomi Bali yang meningkat signifikan. Triwulan I ini pertumbuhan mencapai 5,98 di atas rata-rata nasional 5,3 persen. Pertumbuhan ditopang oleh akmamin (akomodasi, makanan dan minuman) sebagai dampak dari membaiknya sektor pariwisata, sektor pertanian dalam arti luas serta transportasi.
Pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga didukung dari terkendalinya inflasi yakni 2,8 persen. Ke depan penting meningkatkan kualitas SDM dan daya saing. (bas)
