Reses Dr. Mangku Pastika, M.M.: LPD Kuatkan Bali dengan Ekonomi
(Baliekbis.com), Kalau dikelola dengan baik, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di desa adat mampu menjadi soko guru perekonomian.
“LPD ini kebanggaan masyarakat Bali karena kaitannya dengan adat sangat kuat dan tak ada di tempat lain. Asal tetap kreatif dan terus berjuang, saya yakin bisa tetap jalan di tengah pandemi ini,” ujar Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. saat reses, Selasa (27/7) di DPD RI Perwakilan Bali.
Reses mengangkat tema “Peran LPD dalam Pemberdayaan Ekonomi Bali di Tengah Pandemi
Covid-19” dipandu Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja menghadirkan narasumber Ketua BKS LPD Bali, Bendesa Adat dan praktisi LPD.
Mantan Gubernur Bali ini mengatakan memang dalam perjalanannya, LPD yang berdiri tahun 1984 mendapat banyak tantangan. Seperti ada yang masalahkan kenapa LPD tidak sama dengan bank yang kena pajak, diperiksa OJK, dll.
Ketua LPD Kedonganan I Ketut Mandra,S.H. mengatakan dukungan yang begitu solid dari masyarakat adat menjadikan LPD itu kuat dan anti krisis. Hal ini terbukti saat krisis 98 dan bom Bali, LPD tetap bertahan. “LPD itu tidak kejar laba, tapi mengutamakan manfaat,” tegas Mandra.
Sementara itu Bendesa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Merta,SE, MSi. yang juga dosen Politeknik mengatakan 96 persen desa adat di Bali punya LPD. Dikatakan LPD mampu membangkitkan ekonomi rakyat, melahirkan pengusaha baru dan pelestari adat dan budaya.
“Dengan adanya LPD beban desa adat yang sangat besar bisa terbantu. Keuntungan LPD juga tak ada yang keluar dari desa adat, sebab semua dikembalikan lagi ke masyarakat adat,” jelasnya.
Menurutnya agar tetap eksis, LPD dituntut kreatif dan produknya harus produktif bukan konsumtif. Sebab persaingan sangat tajam dimana
mereka membawa produk yang nyaris sama. Juga masalah SDM jadi kendala dan LPD tidak punya manajemen krisis.
Ketua BKS LPD Prov. Bali Drs. I Nyoman Cendekiawan, S.H., MSi. mengatakan potensj LPD sangat besar. LPD menguatkan Bali (desa adat) dengan ekonomi. “LPD memiliki payung payung hukum yang jelas, ada perda. Jadi adanya suara sumbang yang menyatakan LPD bodong itu hanya karena persaingan,” tegas Cendikiawan.
Ditambahkan dari 1.436 LPD yang ada, total asetnya Rp23 triliun dengan laba Rp114 miliar dan mempekerjakan 8 ribu lebih karyawan. Penyimpan dana di LPD, 92 persen krama desa. (bas)
