Reses Dr. Mangku Pastika, M.M., Pertanian Harus Digenjot untuk Dukung UMKM
(Baliekbis.com), Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. mengatakan sektor pertanian harus didukung lebih besar agar tumbuh, berkesinambungan dan produknya berkualitas.
“Sebab UMKM di Bali sangat besar potensinya dan ini perlu didukung dari hasil-hasil pertanian. Karena itu pertanian harus digenjot agar bisa diserap UMKM,” ujar Mangku Pastika saat reses, Selasa (19/12) di Kantor Sekretariat DPD RI Renon Denpasar.
Reses dengan tema “Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2023: Fokus pada Dana Desa dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)” yang dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara, Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja menghadirkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina.
Di awal paparannya Mangku Pastika mengatakan Bali masih memiliki daerah miskin dan warga stunting. Padahal kalau dilihat anggaran pembangunan Bali sangat besar. “Mungkin ada masalah dalam pengelolaan program sehingga tidak tepat sasaran dan ‘nyaplir’. Saya rasakan puluhan tahun berkecimpung sebagai birokrat sehingga perlu terus ada perbaikan. Perlu sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar selamat,” tandas Gubernur Bali 2008-2018 ini.
Di sisi lain, Mangku Pastika menyayangkan keberadaan PLUT yang belum berfungsi optimal untuk memberikan layanan bagi UMKM. “Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) ini penting untuk meningkatkan kualitas produk agar pelaku UMKM naik kelas. Jadi jangan dibiarkan UMKM berjalan tanpa bimbingan. Jadi perlu ada upaya agar PLUT ini berjalan lebih baik,” harapnya.
Kadis Koperasi dan UKM Wayan Ekadina mengatakan ada 10 layanan konsultasi PLUT-KUMKM yakni Konsultasi dan Pendampingan Usaha, Pendaftaran usaha pada system perizinan berusaha berintegritas secara elektronik, Pelatihan teknis dan manajerial, Pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk, Pengembangan produk unggulan daerah, Pengembangan kemasan produk, Promosi dan pemasaran produk serta Informasi pasar, Inkubasi bisnis, Pendataan KUMKM dan Wirausaha serta Seleksi pelaku usaha dan kurasi produk usaha Mikro dan Usaha Kecil. Namun karena keterbatasan anggaran, PLUT ini belum berjalan optimal.
Terkait jumlah UMKM di Provinsi Bali yang tercatat hingga tahun 2023 sebanyak 442.848 UMKM, mayoritas merupakan usaha mikro yakni 388.279 unit, usaha skala kecil 43.296 unit dan usaha skala menengah sebanyak 11.273 unit. Sedangkan koperasi jumlahnya 5.442, yang aktif 4.304 dan 1338 tidak aktif. Anggota koperasi sebanyak 919 ribu lebih.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,66 persen, lebih tinggi dari nasional. Inflasinya stabil bahkan di bawah nasional. “Ini menggambarkan perkembangan ekonomi Bali sangat bagus dan stabil,” jelasnya.
Lapangan usaha yakni akomodasi, makanan dan minuman tumbuh bagus. Namun pertanian diakui turun 4 persen. “Apa ini sebagai indikator karana masyarakat beralih ke pariwisata yang tumbuh pascacovid. Sebab pariwisata naik signifikan. Kesejahteraan juga tumbuh positif, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin juga turun,” jelas Teguh.
Terkait KUR (Kredit Usaha Rakyat), saat ini sudah tersalur Rp8 triliun lebih dengan debitur 110.046. Sedangkan penyaluran UMi (Ultra Mikro) memang tidak begitu besar yakni Rp34 miliar karena nilai pinjamannya rendah yakni maksimal Rp10 juta. Ini lebih banyak ke pedagang gerobak.
Teguh menambahkan potensi UMKM di Bali luar biasa. Hal ini terlihat dari Indeks Kewirausahaan Bali mencapai 9 sedangkan nasional hanya 3 persen. “Kami juga turut memberi pelatihan bagi UMKM terkait promosi produk, pengelolaan keuangan hingga pendampingan ekspor agar mereka bisa baik kelas,” tambahnya. (bas)
