Reses Dr. Mangku Pastika. M.M.: Terbatas Anggaran, Sampah di TPST Bondalem Menumpuk
(Baliekbis.com), Akibat keterbatasan anggaran, TPST Bondalem terpaksa menghentikan sementara kegiatan pengolahan sampah rumah tangga di desa tersebut. Sampah yang diangkut petugas TPST akhirnya diangkut lagi menunju TPS Kabupaten.
“Sampah yang ada di desa ini sekitar 3 ton per hari, kecuali hari raya volumenya lebih besar,” ujar Ketua BUMDes Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng Ketut Partha Yasa saat menerima Anggota DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M. yang melakukan kegiatan reses, Sabtu (17/12).
Menurut Partha Yasa sebelumnya sampah yang diangkut petugas dari rumah tangga bisa diolah di TPST tersebut menjadi kompos dan dijual. Hasilnya untuk biaya operasional. Untuk operasional juga dibantu dana oleh sebuah yayasan.
Namun belakangan kegiatan pengolahan sampah dihentikan karena pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional. Selain pemasaran, saat ini TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga terkendala biaya untuk tenaga kerja dan pengangkut sampah.
Atas masukan dari pihak BUMDes, Mangku Pastika menegaskan problem sampah ini harus bisa segera dicarikan solusi. “Memang untuk solusi ini harus ada subsidi. Juga penting pemasarannya sehingga produk yang dihasilkan bisa terjual,” jelas Mangku Pastika yang dalam reses mengangkat tema “Peranan BUMDes dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah” didampingi Tim Ahli Nyoman Wiratmaja, Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara.
Ditambahkan penanganan sampah ini sebenarnya soal sederhana. Kalau tidak dijadikan kompos, bisa dengan alat insinerator (dibakar). Dicontohkan Singapura yang luasnya seperempat Bali dengan jumlah penduduk 5,2 juta dan turis yang berkunjung rata-rata 37 juta pertahun bisa bersih, tak ada sampah. “Gak ada truk seliweran bawa sampah. Semua sampah diolah jadi listrik,” ujar Mangku Pastika.
Menurutnya peran pemimpin sangat menentukan untuk menyukseskan program (pembangunan) sebab pemimpin itu memegang kekuasaan dan memiliki banyak kewenangan. “Jadi nanti cari pemimpin (bupati) yang bisa urusi sampah,” seloroh mantan Gubernur Bali dua periode ini.
“Kalau mau maju kita harus tahu apa potensi dan keunggulan daerah. Kita harus bangun SDM. Jangan ikut-ikutan daerah lain yang tak sama potensinya. Karena itu saat jadi Gubernur saya bikin SMA Bali Mandara, saya ingin bangun SDM yang berkualitas untuk memajukan daerahnya,” tambahnya seraya mengingatkan sesuai UU sampah menjadi tanggung jawab bupati/walikota dan bisa kena sanksi di penjara kalau tidak mengurusnya. (bas)
