Retas “Quo Vadis Arah Pembangunan Bali ke Depan”, Kualitas ‘Tuan Rumah’ Kunci Penyelamatan Bali
(Baliekbis.com), Rembug Terbatas (Retas) “Quo Vadis Arah Pembangunan Bali ke Depan” digelar RAH (Rumah Ahli Hukum) di Jalan Tukad Musi IV Renon Denpasar, Jumat (19/7). Retas dihadiri Anggota Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika,M.M., Anggota Komisi II DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, kalangan akademi serta jajaran industri pariwisata.
Isu pariwisata berkualitas menjadi bahasan menarik dalam diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu selain soal kualitas SDM lokal dan lingkungan alam Bali itu sendiri.
Setidaknya ada tiga hal mendasar dihadapi Bali yang saat ini pertumbuhan ekonominya 60 persen bergantung pada pariwisata yakni kualias SDM lokal selaku tuan rumah, turis dan alam Bali itu sendiri.
“Kalau Bali sebagai destinasi pariwisata mestinya harus sesuai dengan budaya dan lingkungan alamnya. Saat ini alam Bali dalam posisi tereksploitasi. Jadi kalau mau bikin pariwisata berkualitas, yaa orang Bali dan turisnya juga harus berkualitas. Sebab penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini bukan (semata) karena turis,” ujar akademisi pariwisata Unud Prof. Dr. Nyoman Sunarta.
Prof. Sunarta mengingatkan para pelaku pariwisata agar mau belajar dari beberapa negara yang bangkrut karena pariwisata.
Hal senada disampaikan Ketua PHRI Badung IGA Rai Suryawijaya yang mengaku khawatir dengan perkembangan (pariwisata) Bali belakangan ini. “Sekarang Dubai sudah kalahkan Bali. Bali di urutan 2. Pembangunan (pariwisata) sepertinya tidak ada yang ngontrol,” ujarnya.
Rai Suryawijaya melihat cukup besarnya potensi ancaman Bali. Saat ini banyak orang asing jadi broker dan pekerja. Pelanggaran juga banyak terjadi. Ini perlu segera diatasi. “Apa kita mau tunggu Bali ini hancur dulu,” ujarnya.
Anggota DPD RI Dr. Mangku Pastika mengingatkan pentingnya aturan yang dibuat bisa berjalan efektif. Menurut Gubernur Bali 2008-2018 ini, program pembangunan yang ada saat ini, apapun konsepnya pada intinya bagaimana Bali ini maju, aman, damai dan rakyatnya sejahtera.
Persoalannya ada di implementasi. Apa program yang disusun itu aplicable, dipercaya, terukur, dan sesuai aturan (NSPK -Norma, Standar, Prosedur, Kriteria). “Jadi harus jelas, jangan di awang-awang. Misal kita punya program melestarikan hutan, pertanyaannya sudah berapa banyak pohon yang ditanam,” ujar Mangku Pastika.
Anggota DPR RI Adhi Mahendra Putra (AMP) menegaskan untuk menjaga Bali mesti mengacu budaya dan lingkungan. Sayangnya hal itu nyaris tidak terperhatikan dengan baik. Ia melihat kurangnya pengawasan sehingga banyak terjadi pelanggaran pembangunan.
Akademisi Unud Dr. Dewa Gde Palguna, S.H.,M.H. menekankan agar UU atau aturan yang dibuat agar sesuai kebutuhan. Ia melihat orang Bali makin tak punya otonomi untuk kepentingan dirinya.
Ketua MKMK ini menekankan pentingnya adanya kesungguhan menegakkan aturan (law enforcement) seperti yang dilakukan Singapura. Menurut Dewa Palguna saat ini orang Bali lebih suka jadi ‘buruh’ dibanding pemikir. “Lalu bagaimana mau bangun Bali,” ujarnya bernada tanya. I.B. Sutresna dari Bappeda Bali mengatakan program pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan Bali yang hijau, tangguh dan sejahtera. (bas)
