SAKIP Menunjang Good Comparative Government
(Baliekbis.com), Pemerintah Kota Denpasar menargetkan tahun 2019 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencapai nilai A. Dari capaian di Tahun 2018 LAKIP Pemkot Denpasar telah mencapai nilai B dan terus dilakukan peningkatan pemahaman dalam tataran Peningktan SDM Apartur yang ada. Melalui apel disiplin di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar ditekankan Sekda A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar benar-benar memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP.
“Menanyakan pemahaman SAKIP dan LAKIP pada setiap ASN di lingkungan Pemkot Denpasar perlu dilakukan. Hal ini untuk mendukung targer LAKIP di tahun 2019,” ujar Rai Iswara saat memimpin apel di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar, Selasa (11/12). Bila semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar paham terhadap SAKIP dan LAKIP tentunya lebih mempermudah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mengingat untuk pelaksanaan SAKIP dan LAKIP perlu adanya pemahaman yang sama dari tingkat pimpinan sampai pada staf untuk setiap pelaksanaan program. “Untuk pemahaman SAKIP dan LAKIP tidak hanya dilakukan di lingkungan Sekretariat Pemkot Denpasar tetapi juga akan dilaksanakan di semua organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya menambahkan semua pegawai dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar harus tahu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sekretariat daerah. Tupoksi Sekretariat Daerah menurut Eddy Mulya adalah membantu pimpinan untuk perumusan kebijakan. “Saya harapkan pola pikir ini ditanamkan pada setiap pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah,” ujarnya. Sedangkan untuk perumusan kebijakan teknis dilaksanakan badan dan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Terkait dengan pemahaman SAKIP Eddy Mulya menyampaikan semua pegawai harus tahu core bussines atau tupoksi masing-masing OPD. Menurutnya SAKIP merupakan sebuah sistem pengintegrasian antara perencanaan (planing), penganggaran (budgeting), dan manajemen kinerja (parformance). Kalau masuk ke areal SAKIP semua OPD dapat terus meningkatkan langkah integrasi program di masing-masing OPD.
Lebih lanjut Eddy Mulya menyampaikan SAKIP ini sangat diperlukan, mengingat masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga dalam capaian integrasi tersebut BAPPEDA dan BPKAD telah difasilitasi melalui sisterm elektronik melalui E-Planning dan E-Budgeting.
Disamping itu Eddy Mulya juga menekankan pada penyusunan budget anggaranbyang dapat terus mengacu pada Renstra berupa dikumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicaai, serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tidak boleh saat ini mengganggarkan tanpa berpatokan pada RPJMD dan Rensra.
“Program-program yang sudah berjalan dan diimplementasikan secara baik, namun tentunya dapat terus ditingkatkan dengan langkah-langkah yang mengacu pada kebijakn SAKIP. Sehingga program yang dilayangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.
Dihari yang sama pengarahan juga turut dilaksanakan di PDAM Kota Denpasar dan berkelanjutan akan menyasar OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Direktur Utama PDAM Denpasar, I.B Gede Arsana mengatakan pemahaman SAKIP yang diberikan kali ini dijajaran pegawai PDAM sangat bermanfaat dalam menunjang Good Comparative Government. Arahan yang telah diberikan kali ini akan segera ditindaklanjuti, yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan khusunya dalam bidang air bersih kepada masyarakat. ‘’Program yang telah terlaksanana nantinya dapat dipacu kembali dengan arahan yang telah diberikan kali ini dan segera akan kami tindaklanjuti,’’ ujarnya. (gst)
