Sat Pol PP Tipiringkan WTS dan Germo
(Baliekbis.com), Sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denasar gencar melaksanakan sidak dengan menyasar seluruh aspek. Hal ini diwujudkan denga melaksanakan sidak dengan menyasar beberapa kawasan seperti halnya prostitusi, PKL, serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Serangkaian pelaksanaan sidak seminggu belakangan ini, Sat Pol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi masyarakat yang terjaring dan kedapatan melanggar perda. Sidang yang mengambil tempat di Banjar Kelandis Denpasar, Senin (12/11) ini turut menjatuhkan hukuman kepada 22 orang WTS/PSK, 3 orang Germo, 1 lelaki Hidung Belang, 4 orang PKL, dan 12 pelanggar KTR.
Kasat Pol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda. Selai itu, pelaksanaan sidang tipiring dengan mengambil tempat di anjar atau ruang publik lainya ini sebagai bentuk sosialisasi perda guna meminimalisir pelanggaran perda oleh masyarakat. “Sidak dan Tipiring ini bukan untu mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri,” jelas Dewa Sayoga.
Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamnan dan ketertiban masyarakat menjadikan Sat Pol PP Kota Denpasar gencar malaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain. “Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan,” ujarnya.
Menurut Dewa Sayoga, adapun keseluruhan pelanggar melanggar Perda No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umun pasal 39 ayat 1, 2 dan 3. Serta Perda No. 7 tahun 1993 tentang pemberantasan pelacuran. Adapun sidang yang dipimpin Hakim I Ketut Kimiyasa, Panitera Made Arta dan Jaksa Yudi Purwanta ini menjatuhkan hukuman denda beragam bagi seluruh pelanggar denga kisaran Rp. 400 ribu hingga Rp. 2 Juta. “Para pelanggar ini nantinya akan dikembalikan untuk dilakukan pembinaan, dan lokasi prostitusi sedang dilaksanakan koordinasi untuk ditutup,” pungkasnya. (ags)
