Selamatkan Aset Bali, Made Suparta Kembali Nyaleg DPRD Bali
(Baliekbis.com), Banyaknya aset Pemerintah di Bali yang diduga berpindah tangan kepada yang tak berhak perlu segera diselamatkan. “Kalau ini dibagi-bagi dan dibiarkan terus terjadi lama-lama aset pemerintah akan habis dan ini akan merugikan masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Bali periode tahun 2012-2014, I Made Suparta yang kembali maju sebagai calon anggota Dewan di Renon, Rabu (1/8) saat ditemui di Renon.
Menurut Suparta, belakangan ini banyak aset pemerintah yang telah berpindah tangan kepada yang tidak berhak. Hilangnya aset ini ke depannya akan berdampak bagi masyarakat Bali. Padahal aset itu bisa untuk kepentingan masyarakat, apalagi Bali ini kecil dan padat penduduknya memerlukan fasilitas yang wajib disediakan pemerintah. “Salah satunya aset itu bisa untuk ruang publik atau fasilitas sosial lainnya,” tegas advokat kawakan yang kini nyaleg ke DPRD Bali melalui Dapil Tabanan dengan nomor urut 4 dari Partai PDIP.
Tahun 2012, Suparta menjadi anggota DPRD Bali menggantikan (PAW) Made Sudana. Ia ditugaskan di Komisi I membidangi politik, pemerintahan, hukum dan aset daerah sesuai latar belakang profesinya. Salah satu perjuangannya saat itu adalah penolakan izin reklamasi Teluk Benoa. Suparta menjadi salah satu aktor utama yang berjuang untuk menjegal dan menggagalkan megaproyek yang rencananya akan mengurug Teluk Benoa seluas lebih dari 700 hektar itu.
Ia juga mengkritisi amburadulnya tata kelola aset Pemerintah Provinsi Bali. Sebab selama ini banyak kasus aset dan juga masalah inventarisasi termasuk indikasi kongkalikong penyewaan aset. Seperti kasus hilangnya aset Pemprov di Hotel Bali Hyatt Sanur seluas 2,5 hektar. Menurut Suparta, kalau aset daerah yang begitu besar bisa dikelola secara baik, hasilnya sangat besar dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Bali. Apalagi beban krama Bali sangat tinggi. “Jadi hasil pengelolaan aset ini bisa membantu ‘pesuan-pesuan’ krama sehingga pendapatannya bisa fokus untuk pendidikan atau kebutuhan lainnya,” tandas Suparta.
Karena itu dia berharap dengan maju kembali bisa ‘ngayah’, mengabdi memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Saya ingin berjuang kembali di Dewan, berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan serta menjalankan fungsi legislasi,” ujar Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPD PDIP Bali. Suparta menambahkan penegakan hukum di pemerintahan harus berjalan objektif dan transparan. “Kepentingan rakyat jangan didramatisir dan dibungkus untuk segelintir orang,” tandasnya. (bas)
