Seluruh Desa di Denpasar Laksanakan Siskeudes dengan Baik
(Baliekbis.com), Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto mengapresiasi seluruh desa di Kota Denpasar telah melaksanakan sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan baik. “Kami sangat mengapresiasi seluruh desa di Kota Denpasar telah melaksanakan siskeudes dengan baik. Bahkan empat tahapan telah dilaksanakan seratus persen,” ujar Gatot Darmasto saat memberi arahan pada workshop evaluasi siskeudes dihadapan seluruh perbekel yang ada di Kota Denpasar, Rabu malam (8/8) gedung Sewaka Dharma. Workshop evaluasi yang dibuka Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra juga dihadiri Anggota Komis XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gst Ngr Satria Perwira, dan Kasubdit III Direskrim Polda Bali AKBP. Ida Putu Wedangjati serta instansi terkait.
Menurut Gatot empat tahapan yang telah dilaksanakan oleh seluruh desa di Kota Denpasar dengan baik mulai dari input cetak RPJMDes, input cetak dokumen perusahaan, output aplikasi siskeudes dan jumlah desa datanya yang dapat di kompilasi. Meski demikian Gatot berharap untuk pelaksanaan siskeudes tetap mendapatkan pengawasan sehingga pelaksanaan program sesuai perencanaan awal. Untuk itu tujuh best praktis siskeudes yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan keuangan desa meliputi dengan membetuk satgas/admin tingkat kota atau tingkat kecamatan. Termasuk juga harmonisasi Perkada keuangan desa dengan sistem siskeudes. Disamping itu pelu dilaksanakan pelatihan serta diskusi siskeudes melalui medsos dan pembentukan klinik desa. Setelah semua terlaksana diperlukan pelaksanaan monitoring secara berkala ke desa. “Bila semua desa dapat melaksanakan siskeudes saya yakin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mulai dari masyarakat terluar dapat terwujud sesuai Nawacita Presiden RI,” ujarnya.
Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gst Ngr Satria Perwira dalam arahannya menyampaikan workshop evaluasi siskeudes sangat penting karena memenuhi berbagai aspek. Di Kota Denpasar sendiri terdapat 27 desa. Untuk pengelolaan dana desa jangan sampai terperangkap ke hal-hal tidak sesuai aturan. Mengingat desa selain dana desa ada 6 sumber dana desa lainnya. Pemanfaatan dana desa telah jelas regulasi pelaksanaannya sesuai UU No. 6 th 2014 tentang desa maupun turunannya sampai permendes sudah sangat jelas. Kasubdit III Direskrim Polda Bali AKBP. Ida Putu Wedangjati berharap agar penggunaan dana desa harus sesuai dengan perencanaan awal. Dengan adanya siskeudes diharapkan menjadi panduan pada semua aparat desa untuk melaksanakan sesuai aturan yang ada.
Anggota Komis XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan bantuan desa merupakan program sangat baik dari Presiden RI untuk membangun dari masyarakat dari desa. Terlebih lagi untuk penggunaan dana desa telah diatur jelas melalui siskeudes. Untuk Ia berharap agar semua perbekel dan aparat desa memahami tentang pelaksaan siskeudes sehingga sesuai dengan program perencanaan awal.
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dalam sambutannya mewakili Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan prosesi pembangunan di Kota Denpasar bersandar pada good governance (pemerintahan yang baik). Untuk mewujudkan pemerintah yang baik tidak bisa dikelola oleh pemerintah saja melainkan melibatkan tiga pilar yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pengusaha untuk turut melakukan pengawasan pembangunan. Ketiga ini harus bersinergi erat dalam mengelola pemerintahan yang baik itu. Disamping karena keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan untuk itu Walikota IB Rai Mantra dalam sambutan tertulisnya berharap pembangunan harus dilaksanakan efisien dan efektif. Disamping itu untuk pelaksanaan dana desa jangan sampai ada keraguan apalagi ragu-ragu.”Saya berharap semua perbekel terus aktif berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk pelaksanaan dana desa,” ujarnya. (gst)
