Seminar Penanganan Financial Crime dan Pengukuhan Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Bali
(Baliekbis.com), Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali menyelenggarakan Seminar Penanganan Financial Crime bertempat di Ruang Tirta Gangga – Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pelaku industri jasa keuangan mengenai seluk beluk financial crime (kejahatan di bidang keuangan) sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kejahatan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, financial crime semakin mengkhawatirkan dan kini menjadi perhatian seluruh dunia. Kekhawatiran ini muncul karena jasa keuangan sejak lama telah terbukti sebagai sektor yang paling rentan terhadap kejahatan ekonomi karena sektor ini melayani kebutuhan keuangan industri lainnya. Selain itu, dampak dari financial crime khususnya kejahatan yang bermotif ekonomi sangat potensial mengancam perkembangan ekonomi dan bahkan stabilitas nasional suatu negara.
Financial crime tersebut umumnya meliputi pelanggaran seperti penipuan, kejahatan elektronik, pencucian uang, pendanaan teroris, suap dan korupsi, penyalahgunaan pasar dan insider dealing dan informasi keamanan, serta penipuan berkedok investasi yang merugikan masyarakat. Kejahatan keuangan tersebut dapat dilakukan oleh individu, perusahaan atau dengan kejahatan terorganisir kelompok, baik domestik maupun internasional dengan ancaman yang mungkin datang dari dalam organisasi atau dari luar organisasi keuangan. Survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan keuangan Price Waterhouse Coopers (PwC) pada Juli 2015 hingga Februari 2016 kepada 1.513 responden dari seluruh sektor industri di 115 negara termasuk Indonesia untuk mengukur tingkat kejahatan jasa keuangan, meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi. Hasil dari survei tersebut menunjukkan terjadinya tren peningkatan persentase responden yang menjadi korban financial crime, dari sebelumnya 44% pada rentang 2009-2011 dan naik tipis 45% pada survei tahun 2014 menjadi 46% pada hasil survei terkini. Sementara itu, jumlah kerugian yang ditanggung oleh 46% responden sebesar USD100.000 (sekitar Rp1,3 miliar) dan 24% responden lainnya menderita kerugian antara USD100.000 hingga USD1 juta (hingga Rp13 miliar) untuk setiap kejahatan yang menimpa mereka.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri (29/8), sepanjang tahun 2007-2016 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangani 26 kasus investasi ilegal. Kasus paling besar terjadi tahun 2011, yakni delapan kasus dengan total kerugian mencapai Rp 68,62 T. Sedangkan tahun 2016 hingga bulan Agustus, Bareskrim tengah menangani dua kasus investasi serupa. Sementara itu, data Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menunjukkan, kerugian investasi ilegal sepanjang tahun 1975-2015 mencapai Rp 126 triliun. Belum lagi kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh tindak pidana cyber crime yang memanfaatkan kecanggihan teknologi di dunia maya, dimana menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 82 juta orang. Kelemahan sistem di bidang teknologi IT membuat sektor jasa keuangan juga rawan diretas untuk pendanaan tindak kejahatan utamanya terorisme. Apalagi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang tujuan penggunaan dananya tidak diketahui, secara teknis sudah bercampur dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sumbernya tidak jelas.
Anggota FKLJK Provinsi Bali saat ini berjumlah 354 entitas terdiri dari OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, 53 Bank Umum, 138 BPR, 144 Industri Keuangan Non Bank (asuransi, pembiayaan, pegadaian, penjaminan dan modal ventura), 15 Pasar Modal, BEI Denpasar, BPJS Kesehatan Provinsi Bali Regional XI, dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Selain itu, dalam rangka upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap praktik-praktik financial crime, diantaranya modus investasi ilegal yang marak di Provinsi Bali, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersama Pemerintah Provinsi Bali – Bapak Gubernur Provinsi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan stakeholder terkait telah menyepakati komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atas dasar komitmen tersebut dibentuklah Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi Bali yang pengukuhan anggotanya dilakukan dalam rangkaian seminar ini. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara – Zulmi berharap sinergi komunikasi dan koordinasi yang baik dapat terjalin dari seluruh stakeholder terkait serta efektifitas penanganan financial crime di Provinsi Bali dapat meningkat dengan dikukuhkannya Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi ini. “Selain memperkaya pemahaman, pencegahan serta penanggulangan terhadap praktik-praktik financial crime yang terjadi, kita harapkan bersama partisipasi dan kontribusi aktif semua pihak baik regulator, pelaku usaha jasa keuangan maupun stakeholder terkait lainnya untuk terus bahu-membahu demi terwujudnya keamanan dan kemajuan ekonomi di sektor keuangan, khususnya di Provinsi Bali” ujar Zulmi dalam sambutannya.(ist)
