Simakrama Gubernur, Pertegas Pengentasan Kemiskinan
(Baliekbis.com), Selain masalah rencana pembangunan bandara di Bali Utara, pengentasan kemiskinan juga menjadi bahasan dalam Simakrama Gubernur Bali ke-90 yang berlangsung di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Sabtu (29/7/2017). Menurut Pastika, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus di data ulang.
“Kalau berpatokan dari data yang diterima selama ini, seharusnya tahun ini masalah kemiskinan sudah tuntas, tapi ternyata masih banyak yang tercecer. Para pencari data harus bekerja dengan serius, jangan ada yang mencari data dari atas motor. “Para kepala desa saya minta data ulang angka kemiskinan dengan detail langsung turun ke lapangan, mumpung sekarang masih penyusunan anggaran untuk tahun 2018,” tegas Pastika. Selain itu, jaminan kesehatan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini setelah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Banyak masyarakat yang belum memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk berobat.
“Saat ini JKBM sudah terintegrasi ke JKN, memang banyak kendala yang dihadapi setelah terintegrasi tersebut. Banyak masyarakat miskin yang semula memiliki JKBM, kini tidak mendapatkan KIS. Hal ini memang harus didata ulang, agar masyarakat yang memang benar-benar miskin memperolehnya,” imbuhnya. Ditegaskan Pastika, jangan sampai orang kaya justru memperoleh KIS yang seharusnya menggunakan BPJS Kesehatan premium (asuransi berbayar-red). Hal inilah yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, agar jangan sampai masyarakat miskin yang tercecer tidak memiliki KIS. Untuk itu, Pastika berharap agar dalam waktu dekat semua permasalahan yang ada bisa segera teratasi. Dalam simakrama tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Tuti Kusuma Wardani , Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, Anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, Asisten 1 Kabupaten Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna. (sus/ist)
