Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2024
(Baliekbis.com), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada 18 Desember 2023. HLM dipimpin oleh Penjabat Gubernur Bali, dan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Bulog Divre Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. HLM dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Inflasi nasional maupun Bali secara umum cukup stabil dan terkendali. Pada November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan gabungan Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 secara nasional. Adapun inflasi tahunan gabungan Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28. Berdasarkan pola historis, tekanan inflasi Volatile Food Gabungan Kota Denpasar dan Singaraja menunjukkan pola peningkatan di akhir tahun, namun kembali menurun pada triwulan pertama. Penjabat Gubenur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menekankan perlunya kerja sama seluruh pihak dengan konsep “Ngerombo”, yaitu Satu Hati, Satu Kata, dan Satu Tindakan.
Konsistensi dari kerja sama TPID Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya menjelang periode liburan HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Mahendra juga mengajak seluruh Bupati/Walikota se-Bali terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra menekankan pentingnya monitoring harga dan ketersediaan pasokan untuk mendeteksi lebih dini kenaikan harga.
Pengawasan pada distribusi bahan pokok penting (bapokting) di lapangan juga menjadi langkah yang perlu terus dilakukan. Narendra menambahkan bahwa Kepolisian akan terus berupaya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas termasuk penyeberangan sehingga aman dan kondusif selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru 2024. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan pentingnya memperkuat pasokan dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Bali akan menghadapi momen-momen yang berpotensi meningkatkan permintaan sepanjang Desember 2023 hingga triwulan I 2024, seperti Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Tahun Baru Imlek, Pemilihan Umum, Hari Raya Galungan dan Kuningan, awal bulan puasa dan Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi.
Pada kesempatan ini, seluruh Bupati/Walikota juga memberikan tanggapan atas pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan di wilayahnya masing-masing. Seluruh peserta rapat sepakat untuk memperkuat kegiatan pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu Keterjangkuan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.High Level Meeting 18 Desember 2023 menyepakati pentingnya kolaborasi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam rangka pengendalian inflasi melalui kerangka kebijakan 4K, yaitu: a. Memperkuat keterjangkauan harga terutama bahan pangan strategis, melalui pelaksanaan operasi pasar, meningkatkan peran Paiketan Perumda Pangan Bali, hilirisasi produk hortikultura, mendorong peran distributor, serta pemberian subsidi biaya angkut.
Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, antara lain dengan memperluas peran Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai offtaker dan distributor dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lokal, penguatan program closed loop, dan peningkatan cadangan pangan berkoordinasi dengan Bulog. Lebih lanjut, masing-masing kabupaten/kota juga diharapkan memperkuat data ketersediaan pangan. Ke depan, gerakan pengendalian inflasi pangan akan difokuskan pada komoditas penyumbang utama inflasi, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan komoditas hortikultura. c. Menjamin kelancaran distribusi bahan pangan strategis, antara lain melalui monitoring arus pangan keluar masuk di titik-titik penyeberangan, termasuk memastikan pasokan suplai bahan bakar dan LPG terjaga menjelang HBKN. d. Memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat untuk belanja bijak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai efisiensi konsumsi dan pengurangan limbah pangan, sehingga mampu menciptakan kesadaran perilaku yang lebih baik terhadap konsumsi, saving, dan investasi. Terkait pasar murah, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Bank Indonesia, BPD Bali, Bulog, TPID Provinsi Bali, Paiketan Perumda Pangan dan Pertamina telah memulai program tersebut pada 10 Desember 2023 lalu. Pasar Murah tersebut bertempat di Depan Kantor Gubernur Bali dan telah dilaksanakan dua kali pada 10 dan 17 Desember 2023, serta akan dilaksanakan pada 24 dan 29 Desember 2023 bersamaan dengan kegiatan car free day.
Paling sedikit lima puluh pedagang turut berpartisipasi pada pasar murah tersebut dengan menyediakan komoditas bahan pokok seperti beras, bawah merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan ayam potong dengan harga yang terjangkau. Selain diselenggarakan oleh TPID Provinsi, pasar murah juga dilaksanakan oleh TPID seluruh Kota/Kabupaten se-Bali dengan jadwal yang terkoordinasi dalam rangka menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Pada kesempatan HLM ini, juga dilakukan pemberian apresiasi kepada enumerator harga dan neraca pangan https://sigapura.baliprov.go.id/ (Sigapura: Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis). Hal ini diharapkan mampu terus mendorong penggunaan Sigapura sebagai sumber informasi harga, neraca pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi kepada masyarakat.
Apresiasi juga diberikan kepada enumerator daerah yang aktif melakukan serta melaporkan kegiatan pengendalian inflasi. TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali. Pada tahun 2024, akan terdapat 2 (dua) tambahan kota IHK di Provinsi Bali, yaitu Tabanan dan Badung. Dengan demikian, pada 2024 terdapat 4 kota IHK di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Singaraja, Badung, dan Tabanan sehingga lebih dapat mencerminkan angka inflasi se-Bali.
