Sinergi TPID Kabupaten Badung Menjaga Stabilitas Harga 2023
(Baliekbis.com), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Badung pada 7 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung. HLM dilaksanakan dalam rangka penyusunan program kegiatan pengendalian inflasi 2023.
HLM dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala BPS Badung, serta OPD Kabupaten Badung. Dalam arahannya, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengajak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bersama-sama menunjukan kerja nyata di lapangan, serta bersinergi mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah Kabupaten Badung.
Suiasa juga menekankan pentingnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan dengan harga terjangkau. Lebih lanjut, Suiasa menyampaikan agar Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan masing-masing melanjutkan gerakan menanam terutama cabai, melaksanakan operasi pasar dan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Perum Bulog. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari menyampaikan berdasarkan historis, rata-rata inflasi Februari selama 4 tahun terakhir tercatat deflasi.
Namun, terdapat beberapa potensi risiko ke depan yang perlu diwaspadai seperti ketersediaan stok pangan, khususnya beras. Selain itu, dampak lanjutan dari kenaikan cukai rokok sebesar 10% yang berlaku mulai 1 Januari 2023 diprakirakan masih berlanjut pada Februari 2023.
Meskipun demikian, peningkatan alokasi beras pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog diharapkan mampu mengurangi laju kenaikan harga beras. Sementara itu, normalisasi permintaan komoditas dan canang sari untuk upacara keagamaan pasca HKBN Galungan Kuningan berpotensi mendorong penurunan harga canang sari dan komoditas terkait lainnya, serta melandainya harga avtur dan berakhirnya fuel surcharge yang berpotensi menurunkan tarif angkutan udara menjadi downside risk inflasi Februari 2023.
Diah menyampaikan rekomendasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, diantaranya (1) Meningkatkan kerja sama antara Perumda Mangun Giri Sedana dengan Perum Bulog terkait distribusi beras CBP dan SPHP serta penyaluran komoditas lainnya (minyak goreng) diantaranya melalui penambahan kios distribusi di pelosok, dan (2) Melakukan Operasi Pasar (OP) secara reguler dan meningkatkan volume OP untuk komoditas pangan strategis serta melakukan sidak ke pasar tradisional dan pasar modern untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga.
Selain itu, langkah lain yang dapat dilakukan adalah (3) Pemantauan arus distribusi pangan untuk mengantisipasi adanya gangguan pasokan dan meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan akses distribusi seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta (4) Meningkatkan komunikasi harga pangan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan publikasi hasil rapat koordinasi TPID atau kegiatan pengendalian inflasi lainnya di media untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dari masyarakat. (ist)
