Sukarmana: Adanya Pandemi Covid-19, Fraksi Demokrat Putuskan Keluar Dari Dua Pansus
(Baliekbis.com),Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD
Kota Denpasar I Made Sukarmana, SH pada saat Sidang Paripurna intern DPRD Denpasar yang dilakukan secara virtual membahas pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus), Jumat (15/5/2020) memutuskan tidak ikut dalam pembahasan dua ranperda yakni Pansus IX tentang Penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sewakadharma dan Pansus X tentang Penyertaan modal daerah pada Perseoran Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali (PTPKDB) Mandara Provinsi Bali.
“Namun dalam Pansus VIII terkait pembentukan gugus tugas Covid-19 kita tetap ikut dan dukung, sebab itu yang menjadi fokus utama,” ujar Sukarmana tegas pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Politisi yang sudah tiga periode duduk di DPRD Kota Denpasar ini mengatakan dalam sidang virtual tersebut, melihat situasi dan kondisi saat ini, pihaknya memutuskan tidak ikut dalam pembahasan dua ranperda tentang Pansus IX dan Pansus X.
Dijelaskan karena keadaan negara dan kondisi daerah akibat Covid-19 yang tentu sangat berdampak pada masyarakat luas, dan atas instruksi Ketua Umum Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan agar seluruh kader Partai Demokrat untuk fokus dulu dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19.
“Kemudian, Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta juga menyarankan agar kita berdiri di tengah-tengah masyarakat yang terdampak Covid-19,” terang Sukarmana. Dalam Pansus VIII, fraksi tetap ikut karena memang jadi fokus utama dalam memberikan dukungan penguatan dan pengawasan politik terhadap pelaksanaan penanganan wabah Covid-19. “Paling tidak dengan fokus pada Pansus VIII tersebut akan dipastikan mampu memutus mata rantai Covid-19, dan berharap wabah ink bisa cepat berakhir,” imbuhnya.
Sementara dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar, A.A. Gede Putra Ariewangsa menambahkan dalam sidang virtual juga menyampaikan belum meratanya pembagian sembako maupun pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang masih banyak menuai keluhan masyarakat.
Hal itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Melihat realita yang ada, ia mempunyai pandangan dan pendapat agar bisa menunda terlebih dulu membahas hal-hal lain. “Intinya kita fokus pada Covid-19 dulu biar cepat tuntas,” tambahnya. (sus)
