Survei Hanura terkait Dampak Covid-19, Ibu-Ibu Minta Pasar Murah Diperbanyak dan SPP Digratiskan
(Baliekbis.com),DPD Partai Hanura terus memberi perhatian terhadap masalah Covid-19 yang terjadi. Selain telah memberi bantuan alat kesehatan ke seluruh Bali, Hanura Bali juga melakukan survei ke berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan ibu-ibu yang tujuannya bisa memberi masukan bagi pemerintah.
“Hasilnya sangat membanggakan karena rata-rata responden memberi apresiasi positif terhadap penanganan Covid-19 di Bali,” ujar Ketua DPD Partai Hanura Kadek Arimbawa,S.H..saat memaparkan rilis Hasil Survei Partai Hanura Provinsi Bali terkait ”Uji Publik terhadap Kebijakan Pemprov Bali dalam Penanganan dan Dampak Covid-19″, melalui vidcon, Rabu (10/6/2020) di sekretariat Hanura Bali.
Vidcon dengan moderator Sekretaris Hanura Gede Wirajaya Wisna menampilkan narasumber Dr. Benny Pasaribu (pakar ekonomi), Prof. Ramantha (akademisi), Prof. LK Suryani dan Dewa Susila dari Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Bali.
Secara khusus bahkan kalangan ibu-ibu mengaku masih bisa memenuhi kebutuhan sembakonya saat ini. Namun karena wabah ini sulit diprediksi kapan berakhirnya, para ibu ini minta pasar murah sembako bisa rutin digelar dan diperbanyak sehingga harganya lebih terjangkau.
Ibu-ibu juga minta di tahun ajaran baru ini agar SPP tahun ini bisa digratiskan. “Banyak warga kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka menurun sehingga seyogyanya harapan ibu-ibu ini bisa dikabulkan,” ujar mantan Anggota DPD RI dua periode ini.
Hasil survei yang menggembirakan juga dari kalangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mengaku puas dengan layanan yang diberikan. Namun pendapat berbeda muncul dari kalangan adat termasuk pecalang khususnya terkait dana untuk Covid-19 RI.
“Pecalang mengaku kurang mendapat perhatian dengan minimnya anggaran. Demikian halnya pihak desa adat minta agar anggaran saat ini lebih fokus untuk Covid, namun tidak mengambil dana BKK,” jelas Arimbawa memaparkan hasil survei yang dilakukan secara tatap muka dengan 1.200 responden.
Pihak bendesa juga minta pemerintah menunda proyek fisik seperti shortcut maupun proyek parkir di Besakih. “Lebih baik dana itu difokuskan untuk penanganan Covid lebih dulu,” jelas Arimbawa.
Terkait hasil survei secara keseluruhan diakui cukup positif, namun pemerintah jangan cepat berpuas diri. Sebab masih ribuan PMI yang akan pulang. “Jangan sampai pengawasannya kendor,” tambah Arimbawa. Ia juga minta anggaran Covid di Bali disampaikan secara terbuka. (bas)
