Tanggapi Lonjakan Kasus Covid-19, Bro Shalah: Pemerintah Harus Siaga Adanya Klaster Vaksinasi
(Baliekbis.com), Indonesia mencatat rekor kematian harian Covid-19 tertinggi di Dunia pada minggu 11 Juli 2021. Jumlah itu menyalip india yang berada di urutan ketiga dengan kasus 720 kematian. Hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, tak luput mendapat tanggapan dari para tokoh politik.
M.Shalahuddin Jamil selaku Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bali ikut berkomentar. Ditemui di Mabes DPW PBB Bali Jl.Buana Raya Denpasar, pria yang akrab dipanggil Bro Shalah ini menyampaikan analisa sederhana terkait lonjakan kasus covid19. Yaitu tidak adanya langkah preventif pemerintah dan lemahnya pintu masuk Indonesia saat varian covid terjadi diberbagai belahan negara lain.
“Pemerintah kecolongan saat adanya WNA asal India, yang saat itu di negaranya sudah muncul varian Delta. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan langkah antisipasi, ” ujar Bro Shalah.
Menurut Bro Shalah adanya varian baru covid ini muncul di Indonesia pada awal Mei sebelum Lebaran 2021. Pemerintah saat itu sudah tepat dengan melarang mudik agar tidak terjadi lonjakan. Namun disisi lain, Menteri Pariwisata justru membuka akses luas kepada masyarakat yang ingin berwisata. Sehingga terjadi kerumunan diberbagai tempat wisata. Hal ini tentu membingungkan masyarakat sekaligus petugas di lapangan. Karena adanya silang aturan yang berlainan antara Presiden dan pembantunya. Padahal dari tanggal 4 Mei varian baru tersebut sudah masuk di Indonesia. Tracing testing dan tracking seharusnya ditingkatkan sejak saat itu.
“Bisa jadi adanya lonjakan kasus covid19 saat ini, disebabkan dari klaster wisata dan PPDB seperti yang terjadi di beberapa daerah. Selain itu pemerintah juga harus betul-betul siaga adanya lonjakan kasus yang disebabkan vaksinasi. Kita lihat diberbagai media, pelaksanaan vaksinasi diberbagai tempat, dilakukan tanpa social distancing dan bahkan menimbulkan kerumunan massa yang besar. Kita tidak tahu apakah dalam kerumunan tersebut sudah ada yang positif, karena tidak ada pemeriksaan swab sebelum penyuntikan vaksin. Hal ini saya rasa akan menimbulkan klaster baru dan mungkin saja menyebabkan lonjakan kasus dikemudian hari,” ungkap Bro Shalah Ketua DPW PBB Bali.
Pemerintah saat ini dengan sangat massif melakukan vaksinasi massal diberbagai daerah di Indonesia. Bahkan dibeberapa daerah terkesan dipaksakan dengan alasan keamanan dan kesehatan agar tercipta antibodi dalam tubuh untuk melawan ganasnya covid19.
” Namun dalam pelaksanaan di lapangan, justru kontra produktif dengan aturan pemerintah itu sendiri. Dijelaskan sejak awal bahwa dalam situasi pandemi ini harus menjaga jarak, memakai masker, menjaga kesehatan, dan menghindari kerumunan. Salah satu upayanya adalah menutup Sarana pendidikan, tempat ibadah, bahkan menutup tempat usaha, kantor dan mall agar dapat menekan resiko lonjakan kasus. Tapi justru kerumunan itu terjadi di depan aparat satgas yang melaksanakan vaksinasi massal. Hal Ini sangat ironis. apapun alasannya hal itu memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menerapkan sebuah kebijakan” tutup Bro Shalah Ketua DPW PBB Bali. (ist)
