Temui Dandim 1626/Bangli, Wedakarna Dukung Alih Status Tanah Koramil Jadi Milik Negara
(Baliekbis.com), Usai mengunjungi Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta di Rumah Jabatan Gubernur Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan kunjungan kerja lainnya didua instansi yakni Dinas Kesehatan Kab Bangli dan Kodim 1626/ Bangli.
Di Dinkes Bangli Senator Arya Wedakarna (AWK) melakukan pengawasan UU terkait dengan program negara tentang distribusi vaksin dan menjadikan Bali sebagai provinsi prioritas dari Pemerintahan joko Widodo. Kedatangan 25.000 vaksin jenis Astrazeneca yang kini sudah tersimpan dicool box di Dinas Kesehatan Kab. Bangli ini merupakan salah satu contoh teladan dari pusat yang begitu konsisten memperhatikan Bali.
Disambut oleh dr. I Nengah Nadi ( Kepala Dinkes Bangli ) dan jajaran, pihak Dinkes memberikan penjelalsan terkait dengan rencana distribusi vaksin khususnya secara merata diberikan kepada 4 kecamatan yang ada yakni Susut, Kintamani, Bangli dan Tembuku. Selain itu, AWK juga memeriksa langsung keberadaan alat pendingin berupa cool box serta secara umum infrastruktur gedung Dinkes yang sudah dianggap tidak layak.
“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh aparat keamanan yang sudah menjaga pengawalan vaksin ini, dan begitu juga seluruh tenaga kesehatan, relawan, mahasiswa Stikes dan juga ASN di Dinkes yang tanpa lelah membantu program pemerintah. Saya harap, Bangli segera menjadi zona hijau agar bisa dibuka secara umum tanpa pembatasan. Usai Sanur, Nusa Dua dan Ubud, kita dorong Bangli menjadi Kabupaten pertama yang masuk Green Zone. DPD RI akan kawal vaksin di Bangli dan seluruh Bali walau kita akui ada sedikit kendala di pusat termasuk keterlambatan. “ungkap AWK yang Panitia Perancang Undang – Undang ( PPUU ) ini.
Hal senada juga ia ungkapkan saat bertemu I Gde Putu Suwardana, S.I.P ( Dandim TNI AD 1626/Bangli ) di Markas Kodim Bangli. Dalam pertemuan tersebut, AWK sebagai anggota Komite I Bidang Pertahanan dan Kemananan menyerap aspirasi terkait situasional teritori di Bangli, yang akan menjadi bahan untuk rencana pertemuan AWK dengan Panglima. Dalam pertemuan itu, AWK juga menyampaikan sejumlah inventaris masalah di Kabupaten Bangli, terutama terkait dengan Kamtibmams.
“Secara umum Bangli relatif aman dari sisi stabilitas. Mengingat Bangli adalah satu – satunya wilayah yang masih homogen. Jadi resistensi terhadap kehadiran pendatang ( tamiu ) agak kecil dibanding kabupaten yang lain. Tapi Bangli kini mendapatkan tantangan dari sisi internal salah satunya info dan laporan maraknya tajen. Selain itu, kasus pembunuhan di Songan tempo hari menjadi perhatian kita, serta wilayah Kintamani kini menjadi wilayah destinasi wisata narkoba. Serta dibeberapa titik ada masalah air, khususnya didesa yang berbatasan dengan Buleleng. Semoga bisa diselesaikan dan saya yakin TNI bisa hadir untuk memberikan dukungan kambtibmas. “ungkap AWK yang juga Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR ini.
Selain itu, AWK juga mendapatkan aspirasi terkait dengan keberadaan status tanah di Koramil di Susut dan Tembuku yang masih menjadi aset tanah desa. Untuk Koramil Bangli sendiri status tanahnya adalah pinjam pakai dari dinsos. Sedangkan Kintamani sudah dimiliki oleh Mabes TNI. “Saya akan minta seluruh aset TNI di Bali dirapikan, agar mendapat perhatian dari anggaran APBN seperti gedung yang layak dan juga anggaran. Bali perlu dibantu karena etalase internasional. This is Satyagraha Bali,” ungkap AWK yang juga President The Sukarno Center. (adm)
