Tetap On-bid “Anak Istri Butuh Makan, Bukan Demo”, Respon Banyak Driver Tentang Ajakan Demo

(Baliekbis.com), Di tengah ramainya pemberitaan mengenai aksi demonstrasi dan ajakan untuk mematikan aplikasi ojek online oleh Asosiasi Ojol Garda Indonesia pada Kamis (27/2), ternyata masih banyak driver yang memilih untuk tetap bekerja. Mereka menegaskan bahwa tanggung jawab utama mereka adalah menafkahi keluarga, bukan ikut serta dalam aksi yang dapat mengurangi pemasukan harian mereka.

Aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi dari sebagian pengemudi ojek online yang menginginkan perubahan terhadap beberapa kebijakan yang mereka anggap kurang menguntungkan. Sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi ini, para pengemudi yang terlibat dalam aksi menyerukan demo serta gerakan off-bid massal, di mana mereka secara kolektif menghentikan operasional aplikasi dalam waktu tertentu.

Tentunya seruan tersebut menimbulkan respon dari kalangan ojek online, salah satu yang menanggapi seruan tersebut adalah Andi Kristiyanto selaku Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON). Kepada wartawan, ia mengatakan dirinya sangat prihatin dengan seruan yang disampaikan oleh pihak tersebut kepada mitra pengemudi online dengan kondisi saat ini yang kurang tepat, sebentar lagi masuk bulan suci, persiapan untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan pasti meningkat dan minimnya orderan juga pasti akan mempengaruhi pendapatan rekan-rekan.

”Ada kesan pihak yang menyerukan agar off-bid dalam aksi mereka itu, hanya klaim sepihak yang tidak di dukung oleh rekan rekan ojol dari berbagai komunitas.” ungkap Andi kepada wartawan, Selasa, 25/2/2025 di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Andi menegaskan bahwa seruan off-bid ini tidak didukung oleh berbagai komunitas ojol dan diduga hanya klaim sepihak. Ia juga menyebutkan adanya indikasi eksploitasi kepentingan ojol demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Fakta di lapangan, termasuk hasil pengecekan oleh Forum Ojol Yogya Bersatu (FOYB), menunjukkan bahwa tidak ditemukan alamat posko aksi sebagaimana disebutkan dalam selebaran yang beredar.

“Dengan fakta tersebut, kawan-kawan ojol juga meragukan kredibilitas pihak tersebut, yang diduga memanfaatkan ojol untuk kepentingan pribadinya, tidak ada manfaatnya buat kawan-kawan ojol dan bahkan bisa merusak citra ojol yang bisa berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap ojol, dan tentunya seruan tersebut merugikan kawan-kawan ojol,” tukas Andi.

Andi juga menegaskan bahwa aksi ini dapat merugikan mitra pengemudi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ojol. Oleh karena itu, KON mengajak para pengemudi untuk tetap bekerja dan mengabaikan seruan yang tidak jelas, demi menjaga stabilitas ekonomi mereka.

“Ya, kami tegaskan kepada para pihak tertentu agar menghentikan segala bentuk aksi unjuk rasa atau aksi apapun yang hanya bertujuan untuk mengeksploitasi ojol dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dan kami sangat berharap kawan kawan ojol untuk lebih bijak dalam menerima segala bentuk informasi atau ajakan yang berujung menyulitkan diri sendiri di kemudian hari. bila tidak jelas abaikan saja seruan aksi unjuk rasa disertai off-bid, mari kita tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga. apalagi sebentar lagi kebutuhan kita meningkat menyambut hari raya, salam satu aspal, terima kasih,” tandas Andi.

Sejumlah driver dari berbagai platform seperti Grab, Gojek, dan Maxim mengungkapkan alasan mereka tetap menjalankan order meskipun ada ajakan untuk berhenti beroperasi sementara. Berikut beberapa pernyataan dari mereka:

1. Suyanto (Driver Grab, Jakarta)
   “Saya tau ada ajakan buat demo sama off-bid, tapi saya tidak ikut demo dan tetep on-bid karena ada biaya yg harus saya cari untuk keluarga.”
2. Budi (Driver Gojek, Surabaya)
   “Udah biasa denger ajakan demo, tapi saya mikir realistis aja. Kalau saya stop kerja, siapa yang bayarin listrik, sewa kontrakan, sama uang sekolah anak?”
3. Cahyono (Driver Maxim, Bandung)
   “Rezeki nggak bakal datang kalau kita diem aja. Saya mending cari duit daripada buang waktu demo yang ujung-ujungnya belum tentu ada hasilnya.”
4. Dewi (Driver Maxim, Yogyakarta)
   “Banyak yang ngajak demo, tapi saya pikir-pikir lagi, buat apa? Cicilan motor tetap jalan, anak tetap butuh uang jajan. Mending saya tetap narik.”
5. Nurjaya (Driver Gojek, Depok)
   “Saya ngerti teman-teman yang demo, tapi saya juga punya pilihan sendiri. Saya kerja buat keluarga, bukan buat ikut-ikutan ribut.”
6. Firman (Driver Maxim, Makassar)
   “Duit nggak turun dari langit, Bro. Kalau saya stop kerja, siapa yang kasih makan anak istri? Lebih baik cari orderan daripada diam.”
7. Sony Sopyan (Driver Gojek, Depok)
   “Saya seumur-umur belom pernah ikut demo beginian. Saya mah nyari duit aja, kasian anak sekolah.”
8. Heri Dinata (Driver Grab, Depok)
   “Saya dan komunitas gak akan ikutan aksi kaya gini. Dari dulu gak pernah ikut dan terlibat beginian. Capek juga mending nyari duit.”
9. Muhammad Hendri (Driver Gojek, Bogor)
   “Saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau saya nggak kerja, besok saya makan apa? Yang demo silakan aja, tapi saya tetap cari nafkah.”
10. Gustika Aviandi (Driver Grab, Jakarta)
    “Tidak, saya dan driver Shelter Tanah Abang tetap on bid seperti biasa, gak ikutan demo juga.”

Menariknya, ketika para driver ini ditanya apakah mereka mengenal Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, mayoritas dari mereka menjawab tidak kenal. “Siapa itu? Saya nggak pernah dengar namanya,” ujar salah satu driver. Jawaban lain ditemukan bahwa hanya sekedar tahu namanya saja, karena sering menyerukan untuk demo. Hal ini semakin memperkuat bahwa tidak semua pengemudi ojol merasa mewakili atau terhubung dengan asosiasi tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua pengemudi ojek online memilih untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa yang dikoordinasikan oleh Garda Indonesia. Hal ini juga bisa dilihat dari postingan di grup Facebook seperti Info Seputar Grab Jogja, Komunitas Grabbike JABODETABEK, dan Komunitas Driver Gojek Grabbike Solid se Jabodetabek bahwa mereka akan tetap on-bid seperti biasa. Banyak dari mereka yang lebih mengutamakan keberlangsungan ekonomi keluarga daripada terlibat dalam gerakan kolektif yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Indonesia memiliki 84,2 juta pekerja informal, dengan 41,6 juta di antaranya sebagai pekerja gig. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 4,6% bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi online. Artinya, regulasi yang kurang tepat pasti dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Sebagai informasi, selama ini pelaku industri on-demand di Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan bagi anak Mitra, serta pemberian paket bahan pokok dan perawatan kendaraan dengan harga khusus, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pendapatan Mitra.

Prinsip dasar hubungan “Kemitraan” adalah memberikan kebebasan pada Mitra untuk berusaha termasuk antara lain menentukan jam bekerja mereka, jenis pekerjaan, serta apakah pekerjaannya merupakan pekerjaan lepas atau pekerjaan tetap. Hubungan ini diperjelas, khususnya untuk platform ride-hailing, dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara), Agung Yudha, dalam pernyataan pers (20/02/2025) memberikan pandangannya terkait dampak kebijakan yang terlalu ketat bagi ekosistem transportasi daring, apalagi kebijakan tersebut lahir dari sebuah tuntutan tanpa kajian dari berbagai perspektif. Hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

• Pengurangan jumlah mitra: Regulasi ketat dapat membuat platform sulit beroperasi, mengurangi jumlah mitra, dan berujung pada hilangnya pekerjaan bagi jutaan orang yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama.
• Kenaikan harga layanan: Kewajiban menjadikan mitra sebagai karyawan bisa menyebabkan kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga layanan yang lebih tinggi.
• Berkurangnya fleksibilitas kerja: Banyak mitra yang memilih platform digital karena fleksibilitas yang ditawarkan. Jika mereka diwajibkan menjadi karyawan tetap, mereka bisa kehilangan kebebasan dalam mengatur waktu dan beban kerja.
• Dampak negatif pada ekosistem bisnis lain: Jika platform mengalami kesulitan finansial akibat regulasi ketat, UMKM, restoran, dan pedagang kecil yang bergantung pada layanan ini juga bisa terdampak.
• Kemungkinan gulung tikarnya aplikator: Jika biaya operasional meningkat drastis sementara permintaan turun akibat kenaikan harga layanan, beberapa aplikator dapat mengalami kesulitan finansial hingga harus menutup layanan mereka sepenuhnya. Contohnya, di Spanyol, Deliveroo memilih keluar dari pasar karena regulasi yang tidak memungkinkan bisnis mereka beroperasi secara berkelanjutan. Jika hal serupa terjadi di Indonesia, dampaknya bisa sangat luas terhadap ribuan mitra yang kehilangan akses terhadap sumber penghasilan mereka.

Bagi para driver, setiap order adalah harapan untuk menghidupi keluarga. Demo mungkin penting bagi sebagian orang, tetapi bagi banyak driver lain, tetap bekerja adalah pilihan terbaik. Dalam situasi sulit seperti ini, para driver berharap ada solusi yang lebih konstruktif daripada menghentikan layanan yang justru dapat berdampak pada pemasukan mereka sendiri.

Oleh karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menanggapi tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari driver, aplikator, maupun konsumen, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada satu pihak saja. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan solusi yang diterapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan mitra driver, keberlanjutan bisnis aplikator, serta kepentingan masyarakat luas.